Malaysia Apresiasi Perpres Di Era Jokowi Soal Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik

Jakarta – Malaysia memuji reformasi Birokrasi Indonesia. Graduate School of Business Malaysia National University, John Xavier mengatakan, reformasi birokrasi yang dijalankan oleh Indonesia sudah sangat baik.

Indonesia dinilai memiliki komitmen kuat untuk membuat birokrasi menjadi lebih baik dan lebih efisien. Selain itu, pemerintah Indonesia dirasa berkomitmen untuk menghasilkan kualitas pelayanan publik untuk masyarakat.

“Saya rasa reformasi birokrasi di Indonesia telah berjalan sangat baik. Indonesia telah membuat suatu awalan yang baik,” ujar John dalam keterangan resmi di acara International Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2019 di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Bali, Senin (18/3).

Menurutnya, di Malaysia, reformasi birokrasi telah menjadi prioritas utama agenda pemerintah, serta arah dan tujuannya pun sama dengan yang dilakukan di Indonesia, seperti penerapan e-government dan performa kinerja.

“Kita berada di jalur yang sama dan reformasi administrasi publik adalah mengenai meningkatkan pelayanan publik. Saya rasa Indonesia dan Malaysia, dan negara lainnya juga, bergerak ke arah yang sama. Beberapa negara mungkin lebih lambat progresnya, tapi itu dikarenakan sejarah yang mempengaruhi,” ujarnya.

Dia mengungkapkan, dalam hal e-government, dia mengapresiasi terbitnya Peraturan Presiden No.95 tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE). Lahirnya Perpres dinilai merupakan komitmen dan keinginan tinggi pemerintah untuk bergerak menuju e-government.

Kata dia, pemerintah Malaysia mengelola kurang lebih 13 ribu pelayanan publik, di mana sekitar 83 persen layanannya telah beralih ke sistem elektronik atau online.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar pemerintah Indonesia dapat lebih agresif dalam menerapkan e-government hingga tingkat pemerintah di daerah. “Seperti yang dikatakan Menteri PANRB mengenai tantangan di revolusi industri 4.0, pelayanan publik harus dapat mengikuti perubahan. Jadi e-government merupakan platform bagi pemerintah untuk melayani paradigma ekonomi lebih baik lagi,” ungkapnya.

“Jadi Malaysia siap menjalin kerjasama serta berbagi pengetahuan satu dengan yang lain, guna mewujudkan pelayanan publik yang lebih baik lagi bagi masyarakat Indonesia maupun Malaysia,” tuturnya.