Nelayan Keluhkan Urus Izin Lama, KKP: Faktanya Tidak
Jakarta - Proses perizinan bagi nelayan dianggap masih lambat. Hal ini dikeluhkan oleh masyarakat yang menggantungkan hidupnya dengan mencari ikan. Bahkan keluhan itu pernah disampaikan langsung ke Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Kepala Seksi Analisis Sumber Daya Ikan Direktorat Pengelolaan Sumber Daya Ikan Ditjen Perikanan Tangkap Ilham menilai tidak benar jika proses perizinan berlangsung lama. Apa yang membuat lama lebih karena masalah transparansi.
"Faktanya tidak (lama proses perizinan), jadi yang dikatakan oleh nelayan itu sulit karena sesungguhnya kita ingin mengarah seperti yang disampaikan sebelumnya bahwa perikanan itu kan kita ingin transparan, kita menuju ke arah transparan," kata dia ditemui di Hotel Akmani, Jakarta, Kamis (4/4/2019).
Terkait transparansi ini, menurutnya masih banyak nelayan yang memberikan laporan hasil tangkapan tidak sesuai fakta.
"Jadi kenapa ini dianggap lama karena kan kita minta datanya, datanya si pelaku usaha berapa sih hasil tangkapannya. Mereka umumnya itu tidak memberikan catatan data yang akurat, yang valid misalnya, masa (kapal) 100 GT hasil tangkapannya selama setahun misalnya hanya 2 ton," ujarnya.
Jika ditemukan kondisi seperti itu, maka pihaknya meminta nelayan membuat laporan ulang yang memang sesuai fakta.
"Itu yang kita membuat kita balikin lagi ini laporannya tidak sesuai loh. Ada namanya laporan kegiatan usaha laporan kegiatan perikanan itu. Itu kita kembalikan untuk diperbaiki, itu yang dianggap lambat," paparnya.
Menurutnya ada nelayan yang memang sengaja memanipulasi data laporan untuk tujuan tertentu, misalnya menghindari pajak.
"Ya banyak (motif memanipulasi laporan), saya kurang tahu persis tapi paling tidak menurut saya ada beberapa yang menghindari pajak dan seterusnya. Saya detailnya nggak tahu," tambahnya.(fdl/fdl)
Sumber
No comments: