Aneh, BPN Minta Menghentikan Real Count KPU

Deklarasi sudah dinyatakan dimana-mana, namun kubu Prabowo-Sandi masih belum merasa puas. BPN 02 meminta KPU untuk menghentikan Sistem Informasi Penghitungan Suara (Situng) Pemilu 2019.

Merespon hal itu, anggota Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin, Pramono Anung menilai aneh atas permintaan tersebut.

“Kalau kemudian ada orang yang meminta agar real count situng di-drop, ini kan aneh ya,” kata Pramono saat dijumpai di Kompleks Istana Presiden, Jakarta, Jumat (3/5/2019).

Pramono menyebut, Situng bersumber dari foto dokumen C-1 tiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang ada di seluruh Indonesia agar proses rekapitulasi surat suara berjalan transparan.

“Jadi, yang namanya, entah quick count, Situng, Kawal Pemilu, itu ujung-ujung semuanya perhitungan manual. Itu semuanya pun dapat dibandingkan satu sama lain. Jadi antara satu dengan lainnya ada pembanding,” ujarnya.

Untuk diketahui, real count maupun KawalPemilu.org sudah digunakan KPU sejak Pilpres 2014 dan tidak ada satu pun kontestan Pilpres yang mempersoalkan. Kedua instrumen tersebut dapat digunakan untuk menampilkan hasil penghitungan suara di seluruh TPS di Indonesia secara valid, sehingga seharusnya diapresiasi bukan justru diminta untuk dihentikan.

Pramono justru khawatir permintaan itu dilontarkan lantaran kalah dalam kontestasi demokrasi. Seharusnya, lanjut Pramono mengatakan BPN mendorong masyarakat untuk dewasa dalam berdemokrasi.

“Harapannya, proses pendewasaan kita terhadap hasil Pemilu ini dimaknai baik. Jangan karena enggak sesuai harapan, lalu minta dihapus dan sebagainya,” ucapnya.

Sumber