Minta Masukan APPINDO dan HIPPINDO, Presiden Jokowi: Kalau Diperlukan Perppu, Kita Buatkan
Setelah kemarin jajaran pengurus Kamar Dagang dan Industri (KADIN)
Indonesia dan Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI), kali ini
giliran jajaran pengurus Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) dan
Himpunan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (HIPPINDO) diterima oleh
Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (13/6)
pagi.
Pada kesempatan itu Presiden Jokowi meminta jajaran pengurus APINDO
dan HIPPINDO memberikan masukan- masukan yang lebih konkrit, nyata dan
cepat bisa dilaksanakan, sehingga bisa memberikan efek ekonomi yang baik
pada negara kita.
“Saya ngomong apa adanya karena saya sudah enggak ada beban apa-apa.
Tolong gunakan kesempatan ini sehingga terobosan-terobosan yang ingin
kita lakukan itu betul-betul sebuah terobosan yang memberikan efek
tendangan yang kuat bagi ekonomi kita,” kata Presiden Jokowi.
Masukan-masukan itu, menurut Presiden, baik dari sisi regulasi,
mungkin revisi undang-undang, mungkin kalau diperlukan mengeluarkan
Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang) misalnya. “Ya
memang kalau itu diperlukan sekali dan memang karena posisinya sangat
penting dan diperlukan ya kita akan buatkan,” ujarnya.
Mengenai pertemunnya yang mengundang swasta lebih dahulu, Presiden
Jokowi menjelaskan, karena pemerintah ingin 5 (lima) tahun ke depan ini
menjadi sebuah prioritas dunia usaha. Sehingga jangan sampai kita ini
investasi, ekspor yng kalah dengan Singapura, kalah sudah lama dengan
Malaysia, dengan Thailand, kalah dengan Filipina, terakhir kita kalah
lagi dengan Vietnam.
“Jangan sampai, saya sering saya sampaikan dimana-mana, kalah nanti
juga dengan Kamboja, kalah dengan Laos. Enggaklah, kita ini negara besar
yang memiliki kekuatan sumber daya alam, memiliki kekuatan sumber daya
manusia yang saya kira ini menjadi sebuah modal besar ke depan,” tegas
Presiden.
Meskipun sudah bertahun-tahun enggak bisa menyelesaikan yang namanya
defisit neraca perdagangan, defisit transaksi berjalan, namun Presiden
Jokowi meyakini, sebetulnya sesuatu kalau kita bisa bekerja sama dengan
baik, pemerintah dan dunia usaha ini bukan barang yang sulit
sebetulnya. Tetapi diakui Presiden, memang ada regulasi, ada
undang-undang atau beberapa undang-undang yang memang harus kita revisi.
Tampak hadir dalam kesempata itu antara lain Sekretaris Kabinet
(Seskab) Pramono Anung, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki,
Staf Khusus Presiden bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustik, pengusaha Erick
Thohir, Ketua APINDO Haryadi Sukamdani, dan Ketua HIPPINDO Budihardjo
Iduansyah.
Sumber
Sumber
No comments: