Janjikan Citarum Bebas Limbah, Luhut Pertaruhkan Jabatan Menko

 
Jakarta - Luhut Pandjaitan meminta aparat penegak hukum menindak tegas pelaku pembuang limbah ke Sungai Citarum, termasuk perusahaan yang tidak memiliki instalasi pengolahan air limbah (IPAL) yang memadai. Bahkan ia mengaku siap mempertaruhkan jabatannya sebagai Menko Kemaritiman supaya tak ada lagi oknum pengusaha yang main-main.

"Itulah tanggung jawab kita semua dan itu saya pertaruhkan nama saya. Semua jangan coba-coba saya bilang IPAL itu harus ada. IPAL itu proses penjernihan limbah itu kan bisa dibiayanya dengan cost-nya dia, tapi memang karena tidak ada sanksi, bisa sogok kiri-kanan. Hari ini saya punya mandat kita perangi hal itu," kata Luhut, Jumat (6/4/2018).

Pernyataan itu disampaikan Luhut dalam pidato penutupannya di gedung BPPT II, Jl MH Thamrin, Jakarta Pusat, Jumat (6/4/2018). Dia berbicara dalam acara seminar bertajuk 'A Call for Comprehensive Water Strategy in The Citarum Watershed'.

Ia mengatakan pemerintah memiliki tugas besar membersihkan Sungai Citarum yang tercemar. Ia meminta aparat penegak hukum menindak pelanggar.

"Kita ini dapat tugas besar untuk masa depan mari kita kerjakan secara kompak, teamwork selesai. Saya jamin sama Anda pokoknya kalau ada yang melanggar, nggak ada urusan dia kaya, kita tindak," kata Luhut.

"Saya janji saya pertaruhkan jabatan saya di situ. Saya pertaruhkan jabatan saya kalau ada yang macam-macam. Jadi kita harus tegas. Kalau bangsa ini tidak tegas, kapan lagi mau maju? Tidak bisa lagi (menunggu), sekarang atau tidak sama sekali," ujar Luhut.

Ia mengatakan hal ini merupakan bentuk peringatan bagi perusahaan yang tidak memiliki IPAL yang baik. Bahkan dia menyebut penegak hukum tidak boleh tanggung-tanggung dalam melakukan penindakan.



Foto: Dok. Kodam III/Siliwangi


"Tapi ini tidak cukup pabrik yang 3.000 di sekitar Sungai Citarum harus kita beri tahu dia. Saya sudah bilang ke Kapolda dan Jaksa Agung. Kita harus tunjukkan tidak ada urusan siapa dia. Saya bilang kalau begitu kita temukan salah kita akan tindak dengan aturan yang ada," kata Luhut.

"Dalam perpres itu sudah jelas berikan kewenangan penuh kepada Polda dan Kejaksaan untuk menuntut dan masukkan ke penjara dan saya akan buktikan, jika mereka masih melanggar undang-undang, saya nggak mau main-main," imbuhnya.

Aparat polisi bahkan bisa naik pangkat jika berprestasi, yakni tegas menindak pelaku pencemar Citarum.

"Jadi saya minta para perwira kamu tunjukkan juga yang di lapangan jangan ragu, malah ada yang naik pangkat gara-gara itu bisa jadi. Karena ini masalah nasional, Anda tahu nggak dampaknya sekarang Sungai Citarum," kata Luhut.

Ia mengatakan peningkatan pangkat perwira terkait masalah lingkungan belum pernah ada sebelum momen bersih-bersih Citarum ini. Ia menegaskan revitalisasi Sungai Citarum merupakan musuh bersama, tak ada kepentingan politik.

"Peningkatan perwira belum pernah dalam sejarah terjadi dalam suatu kegiatan lingkungan hidup, itu menunjukkan seriusnya kita dalam menghadapi masalah ini. Baginya, masalah masa depan kita ini adalah musuh kita bersama. Saya ulangi, ini adalah musuh kita bersama, tidak ada urusan partai, suku, agama, tidak ada urusan tua, muda. Ini urusan masa depan NKRI," ujar Luhut.

Luhut lalu memaparkan bahaya tercemarnya Sungai Citarum. Menurutnya, tercemarnya Sungai Citarum berdampak pada perairan di sekitar yang ikut tercemar, kemudian ada ikan yang mengonsumsi plankton yang tercemar dan ikan tersebut dimakan manusia.

Selanjutnya, air Sungai Citarum yang tercemar juga masuk ke sawah sehingga jika nasinya dimakan manusia yang bisa menyebabkan masalah stunting. Ia mengatakan penanganan Citarum penting bagi generasi mendatang.

"Supaya Anda mengurus generasi yang akan datang dan masa depan Indonesia. Kuncinya karena kalau 27,5 juta penduduk Jabar yang tinggal di bantaran di Kali Citarum. Itu berapa orang yang terkontaminasi dengan itu. Itu kalau Ibu Menkes bilang kalau kena kuntet dia nggak bisa tamat SD. Itu bagian apa yg disebut bonus demografi. Bonus demografi dengan kualitas manusia yang stunting. Jadi bukan hanya karena makanan, tapi juga karena lingkungan," ujar Luhut.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menunjuk Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan menjadi koordinator tim untuk membersihkan dan merevitalisasi daerah aliran sungai (DAS) Citarum. Ditargetkan, revitalisasi pada hulu sungai selesai dalam 7 tahun.

Penunjukan Luhut sebagai koordinator tim Citarum tercantum dalam Perpres Nomor 15 Tahun 2018 tentang Percepatan Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Citarum pada Pasal 5 Bab III bagian kedua. Perpres tersebut dikeluarkan pada 14 Maret 2018.
(yld/dnu)

Sumber