Kyai Dan Ulama Harus Belajar Dari Sejarah Dalam Membangun Kesepakatan Mendirikan NKRI Dan Pancasila

Cawapres no. Urut 01, Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa Kyai dan Ulama saat ini harus belajar dari sejarah para pendiri bangsa dalam membangun kesepakatan mendirikan NKRI dan Pancasila. Ajakan itu disampaikan Kiai Ma’ruf dalam Silaturahmi Nahdliyyin Kabupaten, Kota Serang dan Kota Cilegon di Pondok Pesantren An-Nawawi Tanara (Penata) Serang, Minggu (16/12/2018).

“Kita harus belajar dari sejarah, bagaimana para pendahulu kita membangun kesepakatan, mitsaq. Berupa NKRI dan Pancasila. Nabi sendiri pernah melakukan mitsaq, kesepakatan untuk kedamaian Madinah,” ujar Kiai Ma’ruf.

Ma’ruf Amin menyatakan bahwa Ulama dahulu turut menjaga NKRI dan membangun kesepakatan tentang konsep serta dasar negara sebagai NKRI yang berdasarkan Pancasila. Konsep dan dasar negara tersebut harus ditaati dan dijaga.

Menurutnya, di Indonesia para ulama juga menjaga negara dengan sangat luar biasa. Ketika Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan 17 Agustus, beberapa bulan kemudian Belanda dan Sekutu ingin merebut Indonesia. Para Ulama yang dipimpin Rais Akbar mengeluarkan Resolusi Jihad yang melahirkan semangat umat Islam untuk melawan penjajah Belanda.

“Ulama kita telah membangun kesepakatan tentang konsep dan dasar negara ini. Sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, berdasarkan Pancasila. Kita harus menaati dan menjaga kesepakatan itu. Jika dilihat dari isi Pancasila, apa negara ini islami, ya tentu Indonesia ini negara kebangsaan yang bertauhid, karena ada Sila Ketuhanan yang Maha Esa,” tegasnya.

Ma’ruf juga mengingatkan para Nahdliyyin untuk tidak terbawa opini yang mendegradasi peran santri dan kiai. Seolah Santri dan Kiai tak layak jadi pemimpin, tak layak jadi politisi dan memimpin Birokrasi. Ma’ruf mengajak masyarakat untuk membantah tudingan yang menyebut bahwa Calon Presiden Joko Widodo memilihnya hanya untuk dijadikan alat politik saja.

“Masak Saya jadi alat. Saya tentu paham politik. Sebab sejak muda saya sudah jadi anggota DPRD DKI, menjadi anggota DPR-MPR, menjadi Dewan Pertimbangan Presiden dua periode, menjadi Rais Amm PBNU, Ketua MUI, masa bisa diperalat. Saya menerima tawaran menjadi Wapres adalah untuk memperjuangkan kemaslahatan bangsa ini,” ucapnya. (RA/MCF)

Sumber