Hanya Jokowi Presiden yang Memulai Pembangunan Kawasan Ekonomi Merata di Indonesia

 
JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) selama empat tahun terakhir gencar membangun jalur darat di berbagai wilayah.

Seperti Trans Jawa, Trans Sumatera sampai Trans Papua. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, langkah ini merupakan salah satu strategi pemerintah untuk membangun kesetaraan pembangunan ekonomi dengan membenahi fasilitas infrastruktur di luar Pulau Jawa.

“Misalnya kita tahu kalau itu dibangun dia akan memiliki nilai tambah, sehingga gula-gula (investor) akan masuk dan ekonomi (di dalam negeri) akan tumbuh,” kata dia saat memberikan pemaparan dalam acara Press Tour 2018 di Nusa Dua, Bali, Rabu (5/12/2018).

Ia menjelaskan, sulit untuk memilih antara dibangun atau membangun infrastruktur terlebih dahulu untuk membangun peradaban ekonomi di luar Pulau Jawa.

“Apakah di Papua itu nunggu orang dulu (mau investasi) baru dibangun atau dibangun (oleh pemerintah). Trans Sumatera, Trans Kalimantan, Trans Sulawesi kalau itu dibangun akan ada investasi dan pasti ada pergerakan ekonomi,” jelas dia.

Jika pembangunan infrastruktur sudah dilakukan secara bertahap nantinya pembangunan dan pengadaan kebutuhan lainnya juga akan tersedia. Seperti suplai bahan bakar minyak (BBM) sampai listrik.

“Kalau udah jadi semua bisa bangun listrik, BBM dan mulai pembangunan kawasan ekonomi, wilayah tengah timur dan barat,” kata dia.

Sebagai informasi, beberapa proyek pembangunan yang dikebut pemerintah sudah mulai rampung. Misalnya dari total panjang Tol Trans Sumatera yaitu 2.818 Kilometer (km), 820 km di antaranya ditarget rampung hingga tahun 2019 mendatang.

Proyek ini digarap oleh PT Hutama Karya (HK) HK menggarap 8 ruas prioritas Trans Sumatera, yakni Medan-Binjai, Palembang-Indralaya, Bakauheni-Terbanggi Besar, Pekanbaru-Dumai, Terbanggi Besar-Pematang Panggang, Pematang Panggang-Kayu Agung, Palembang-Tanjung Api-api, dan Kisaran-Tebing Tinggi.

Dalam membangun 8 ruas prioritas itu, HK membutuhkan biaya investasi sebesar Rp 73,9 triliun (tidak termasuk dukungan pembiayaan dari pemerintah). Untuk membiayainya, HK akan mengandalkan pendanaan dari ekuitas sebesar Rp 44,18 triliun dan dari pinjaman sebesar Rp 29,72 triliun.

Adapun saat ini jumlah ekuitas yang dimiliki oleh HK untuk mendanai proyek ini baru sebesar Rp 19,1 triliun, yang bersumber dari PMN 2015-2016 sebesar Rp 5,6 triliun, contractor turn key sebesar Rp 7 triliun dan current bonds sebesar Rp 6,5 triliun. Hal ini menyebabkan HK masih memiliki kekurangan pendanaan tol Trans Sumatera sebesar Rp 25,1 triliun lagi.

Kekurangan pendanaan tersebut diharapkan dapat dipenuhi misalnya melalui Penyertaan Modal Negara (PMN), sekuritisasi aset hingga pendapatan dari pengoperasian tol akses Tanjung Priok.

Sementara itu pembangunan Trans Papua ditargetkan dapat tersambung seluruhnya pada tahun 2019 mendatang. Jalan darat yang terbagi di Provinsi Papua dan Papua Barat ini akan menyambungkan Sorong dan Merauke sepanjang 4.329,55 km tanpa putus.

Sementara itu PT Waskita kebagian menggarap Toll Road-Jalan tol Trans Jawa dan Non-Trans Jawa yang terdiri dari 18 proyek dengan total nilai proyek Rp 135 triliun/US$ 10.000 juta. Targetnya Jalur Jakarta-Surabaya ini bakal dibuka pada akhir Desember 2018.