Jika Prabowo-Sandiaga Menang Pilpres: Kembali Ke Orba Hingga Ekonomi Gado-Gado

Jakarta – Pasangan capres-cawapres no urut 02, Prabowo-Sandiaga sangat kuat dalam retorika selama berkampanye sehingga  jika mereka memenangkan Pilpres 2019 maka akan lahir pemerintahan yang hanya ahli bicara, bukan pemerintahan yang ahli bekerja.

Hal ini bukan hanya pendapat sekelompok orang atau organisasi, tetapi berdasarkan hasil penelitian kualitatif yang dilakukan oleh Lembaga Pemilih Indonesia atau LPI dengan mengumpulkan data primer dan sekuder sepanjang Oktober hingga Desember 2018. Analisis terhadap data menggunakan metode coding. Fokus penelitian pada partai pendukung, tim kampanye resmi, pendukung informal, isu atau narasi yang dibangun, dan strategi kampanye.

“Jika dilihat dimensi kepemimpinan politik, Prabowo-Sandi sangat kuat dalam retorika ketika kampanye, mereka berhasil membangun persepsi masyarakat secara cepat dan mengobok-obok emosi kolektif. Hal ini positif untuk memenangkan pertarungan politik tetapi negatif karena akan melahirkan pemerintahan yang ahli bicara, bukan ahli bekerja,” ujar Direktur Eksekutif LPI, Boni Hargens di acara diskusi bertajuk “Proyeksi Indonesia 2019-2024” di Gado-Gado Boplo, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (4/1).

Apabila nanti 02 menang, makan akan melahirkan sistem ‘ekonomi gado-gado’, karena secara umum visi ekonomi Prabowo-Sandi adalah kombinasi prinsip liberal dan prinsip nasionalisme kerakyatan.

Pendekatan ‘negative campaign’ yang dalam prakteknya berubah menjadi ‘black campaign’ merupakan petunjuk bahwa Prabowo-Sandi akan mengikat dukungan politik atas dasar keprihatinan, keresahan, kecemasan, dan kebencian pada lawan politik sehingga jika menang akan berimbas menuju kepemimpinan berbasis emosi dan pesimisme.

Posisi 02 yang didukung HTI dan Cendana menjadi indikasi kuat bahwa jika Prabowo menang akan mendaur ulang Orde Baru. Indonesia akan mundur 52 tahun, kembali ke dekade awal ketika orde baru dimulai. Keinginan untuk menerapkan kebijakan politik Soeharto akan menarik mundur supremasi hukum dan kematian HAM di masa depan, serta kemungkinan besar kebebasan pers, kebebasan berpendapat, kebebasan beribadah, kebebasan berserikat, dan sebagainya dalam ancaman serius. (dw/mcf)

Sumber