Ketegasan Pemerintah Provinsi Papua Menolak FPI dan HTI

Pemerintah Provinsi Papua mengumumkan sikap legal Tidak mau kehadiran kubu maupun organisasi kemasyarakatan (Ormas) radikal islam, seperti Forum Pembela Islam (FPI) maupun Hizbut Tahrir Indonesia (HTI).

Kubu maupun organisasi islam tersebut dianggap berkemungkinan tinggi menimbulkan konflik suku, agama, ras dan antar golongan (SARA) di Bumi Cenderawasih.

Penolakan ini langsung disampaikan Gubernur Papua Lukas Enembe dalam acara ramah tamah bersama-sama Forum Kerukunan Ummat Beragama (FKUB) di kediaman Pdt. Lipiyus Biniluk, Sentani Kabupaten Jayapura, Sabtu akhir Minggu kemarin.

Penegasan Lukas pun bukan tanpa argumentasi. Ia kuatir kejadian yang terjadi di Pilkada Jakarta, merembes sampai ke Papua, bila 2 kubu radikal itu dibiarkan berkembang bebas di tanah ini.

“Makanya kami kita seluruh mesti setuju tolak keberadaan FPI dan HTI”.

“Papua semenjak dahulu telah damai bahkan kerukunan antar suku dan agama terpelihara dengan baik. Oleh karena itu, kita mesti setuju jangan ada organisasi seperti ini datang di Papua,” jelas dia.

ukas pada Peluang itu, juga meminta Forum hubungan Ummat Beragama Papua dapat menyatukan langkah bersama-sama Pemerintah dan TNI/Polri, untuk duduk bersama-sama mendiskusikan penolakan kepada organisasi radikal tersebut.

“Sebab itu, saya nilai kita Penting cepat ambil langkah-langkah pencegahan. Kenapa, sebab situasi seperti ini tidak boleh dibiarkan, dapat amat berbahaya dan mengancam keutuhan masarakat”.

“Apalagi Papua mempunyai sejarah dan gejolak antara kubu yang pro kemerdekaan dan pro NKRI. Sehingga bila ada kubu macam ini lagi, nantinya akan berbahaya. Sehingga masarakat tidak berdosa pun yang akan jadi korban,” kata dia.

Ketua FKUB Papua, Pdt. Lipiyus Biniluk senada dengan Gubernur Papua. menurutnya, eksistensi daa keberadaan kubu radikal islam di Papua, mesti secepatnya diputus.

“Didalam agama kristen mengajarkan kita untuk saling menghormati antara 1 dengan agama lainnya. Kita pun berkeinginan agama lain tidak mengganggu kami”.

“Sebab itu, FKUB pun menyerukan agar kita seluruh berdoa supaya Indonesia sanggup berhadapan dengan radikalisme sehingga tidak ada konflik dalam proses penanganannya. Termasuk di Papua, mari kita tangani kubu radikal dengan profesional supaya tidak ada konflik,” tuntasnya.