Dua Puluh Daerah Dirikan Skills Development Center untuk Tingkatkan Keterampilan Pekerja

Sebanyak 20 daerah kabupaten/kota ditunjuk sebagai piloting program Skills Development Center (Pusat Pengembangan Keterampilan) yang diinisiasi oleh Kementerian Ketenagakerjaan.

20 puluh daerah yang melaksanakan program Skills Development Center adalah Aceh Tamiang (Aceh), Pakpak Bharat (Sumatera Utara), Kota Padang (Sumatera Barat), Kota Serang (Banten), Bandung Barat, Sumedang, Kota Bekasi (Jawa Barat), Kota Semarang, Surakarta, Karanganyar (Jawa Tengah), Kulonprogo (DI Yogyakarta), Kabupaten Malang (Jawa Timur), Lombok Timur (NTB), Makassar, Bantaeng (Sulawesi Selatan), Kendari (Sulawesi Tenggara), Samarinda (Kalimantan Timur), Ambon (Maluku), Ternate (Maluku Utara), Sorong (Papua Barat).

Skills Development Center adalah program terpadu yang melibatkan Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia/Bapenas serta pemerintah daerah.

Adapun program ini bertujuan meningkatkan kerja sama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah serta industri dalam meningkatkan keterampilan tenaga kerja sesuai kebutuhan pasar kerja di masing-masing daerah.

Hal ini sesuai dengan harapan Presiden Joko widodo yang ingin menciptakan SDM unggul Indonesia.

“Pemerintah ingin memastikan program peningkatan skill pekerja sampai dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sesuai arahan Presiden, program pemerintah tidak hanya sent, tapi deliver ke masyarakat,” kata Plt Direktur Kelembagaan Pelatihan, Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktifitas, Kementerian Ketenagakerjaan RI, Adi Nugroho usai penutupan Rapat Koordinasi Skills Development Center, Jumat (8/11) di Yogyakarta.

“Tahun ini, piloting di 20 daerah tersebut. Targetnya pada tahun 2020 melatih 20 ribu tenaga kerja,” tambah Adi.

Selain itu angka mismatch (ketidaksesuaian antara pendidikan dan pekerjaan) mencapai 50 persen lebih. Belum lagi tantangan bonus demografi yang segera dihadapi Indonesia 5-10 tahun ke depan.

Adi menjelaskan, pelatihan vokasi yang tersertifikasi kompetensi dan sesuai kebutuhan pasar kerja di masing-masing daerah, adalah cara cepat menjawab kebutuhan tenaga kerja yang terampil.

Kelebihan dari program ini, adalah dengan melibatkan langsung kepala daerah dan segala potensinya. Dengan demikian diharapkan program ini lebih tepat sasaran.

Sumber