Pemekaran Papua Demi Percepat Pembangunan, Kontras Tak Perlu Sinis

JAKARTA – Komisi Untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) berkomentar negatif soal rencana pemerintahan Presiden Joko Widodo melakukan pemekaran wilayah Papua Selatan. Kontras menyebut pemekaran merupakan kesalahan.

Koordinator KontraS Papua, Sam Awom mengatakan pemekaran wilayah tidak dibutuhkan oleh rakyat Papua. “Dia (Jokowi) coba buat pemekaran wilayah di Papua yang justru akan membangun situasi yang lebih parah di Papua. Rakyat tidak membutuhkan itu,” kata Sam dalam diskusi di Kafe Bakoel Koffie, Jakarta, Rabu (30/10).

Sam menuturkan rakyat Papua hanya membutuhkan ruang kebebasan dalam menjalan demokrasi. Selain itu, rakyat Papua juga menginginkan penyelesaian seluruh kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia yang terjadi di Papua.

Pemekaran wilayah Papua, Sam menilai sebagai bukti kegagalan Jokowi dalam mengambil kebijakan yang tepat untuk Papua. Ia berkata kebijakan itu sejatinya akan menambah persoalan dan memperumit penyelesaiannya.

Salah satu masalah yang akan timbul dari pemekaran di Papua, kata Sam, adalah kecemburuan sosial. Ia memprediksi warga di banyak wilayah Papua akan menuntut pemekaran serupa yang dilakukan oleh Jokowi saat ini.

“Jokowi dan pemerintahan dia yang baru diangkat itu tidak sense, dia tidak mengerti betul-betul akar persoalan Papua yang seharusnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Sam mengatakan ada empat akar permasalahan di Papua berdasarkan hasil penelitian Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) yang seharusnya diselesaikan oleh Jokowi.

Empat akar masalah itu yakni stigmatisasi dan diskriminasi, pelanggaran hak asasi manusia, kegagalan pembangunan, dan status serta sejarah politik Papua.

“Kalau mereka menyelesaikan empat persoalan itu pasti situasi Papua akan damai akan aman,” ujar Sam.

Di sisi lain, Sam meminta pendekatan hukum dan kultural dikedepankan di Papua. Sebab, ia melihat pendekatan pembangunan sama sekali tidak efektif di Papua selama periode pertama pemerintahan Jokowi.

“Jangan terbalik,” ujarnya.

Ia menambahkan pemekaran memang pernah disampaikan oleh sejumlah tokoh Papua beberapa tahun silam. Akan tetapi, kebijakan itu perlu dikaji secara mendalam. Ia tidak ingin pemekaran dilakukan tanpa melakukan kajian dan melibatkan masyarakat Papua.

“Tidak dibahas di Jakarta lalu tiba-tiba dicaplok ini Papua Selatan. Ini betul-betul kepentingan pemerintah pusat yang kami yakin tidak melibatkan daerah,” ujar Sam.

Lebih dari itu, Sam menyampaikan ruang demokrasi di Papua sangat dipersempit. Ia berkata hal itu ditandai oleh puluhan warga Papua yang tewas dan ribuan warga Papua yang ditangkap saat menyampaikan aspirasi, khususnya ketika merespons rasisme.

“Ini prestasi kekejaman yang luar biasa yang dilakukan negara di Papua,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian memastikan satu dari dua provinsi baru di Papua akan dinamai Papua Selatan. Hal itu ia sampaikan usai berkunjung ke Papua mendampingi Presiden Jokowi akhir pekan lalu.

Tito mengatakan dirinya sudah bertemu Bupati Merauke Frederikus Gebze saat berkunjung ke Papua untuk membahas mengenai pemekaran baru untuk Papua Selatan.