Menlu Bantah Pemerintah RI Diam Terkait Muslim Uighur

Menteri Luar Negeri ( Menlu) Retno Marsudi membantah bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Luar Negeri, tak melakukan upaya apapun terkait isu dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap Muslim di Uighur, China. Retno mengatakan, sudah banyak upaya yang pihaknya lakukan untuk ikut menyelesaikan masalah tersebut. “Kalau dikatakan bahwa kita tidak melakukan sesuatu itu tidak benar,” kata Retno saat ditemui di kantor Kementerian Koordonator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenko Polhukam), Jakarta Pusat, Jumat (27/12/2019).

Menurut Retno, persoalan Muslim Uighur bukanlah hal baru. Sejak lama, pemerintah Indonesia pun telah berkomunikasi dengan pemerintah China untuk membahas persoalan tersebut. Retno mengklaim pernah melakukan pertemuan dengan duta besar negeri Tirai Bambu itu. Pada 16 Desember 2019 kemarin, Retno bertemu Menteri Luar Negeri China. Kemudian, pada 23 Desember 2019, Dirjen Pasifik Asia Kemenlu juga bertemu dengan Dubes China.

Dalam pertemuan itu, dibahas mengenai situasi yang sebenarnya terjadi di Uighur, serta pandangan pemerintah Indonesia terkait masalah tersebut. “Prinsipnya adalah bahwa kita menyampaikan antara lain pentingnya untuk terus menghormati kebebasan beragama,” kata Retno.

Pertemuan-pertemuan itu, lanjut Retno, selalu ia informasikan melalui akun Twitter pribadinya. Oleh karenanya, jika ada pihak yang menyebut pemerintah tak berupaya apapun, Retno meminta supaya pihak tersebut mengecek akun Twitternya. “Cek rekam jejak digital apa yang pernah kita sampaikan ke pemerintah China,” kata dia.

PBB dan sejumlah kelompok HAM memprediksi, ada satu juta orang, sebagian besar Muslim Uighur, ditahan di kamp di Xinjiang. Sebuah dokumen yang dirilis pada November lalu sempat mengungkapkan bagaimana penanganan yang dilakukan Beijing terhadap etnis minoritas itu. China membantah telah melakukan kekerasan terhadap Uighur, dan beralasan mereka berusaha melakukan kampanye anti-terorisme