Berkaca dari Natuna, DPR Dorong Pemerintah Bangun "Ketahanan Semesta"

Anggota Komisi I DPR RI, Willy Aditya mendorong agar pemerintah dapat membangun pengamanan yang lebih komperehensif di Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia menyusul pelanggaran oleh kapal China di perairan Natuna, Kepulauan Riau.

Menurut Willy, batas-batas terluar Indonesia harus dapat dimanfaatkan oleh masyarakat selain dijaga secara ketat oleh aparat keamanan. Pemanfaatan oleh masyarakat tersebut dinilainya sebagai ketahanan semesta.

"Kita perlu pendekatan pengamanan yang lebih komprehensif yang juga melibatkan peningkatan penghidupan masyarakat di pulau-pulau terluar Indonesia. Ini sejatinya sistem ketahanan semesta yang mesti dibangun," ujar Willy di Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Willy mengakui saat ini Badan Kemanan Laut (Bakamla) masih belum menunjang terkait ketersediaan peralatan pendukung guna mengamankan laut di Indonesia. Karena itulah menurut dia, terdapat cara lainnya dengan mengajak serta masyarakat dalam pengamanan potensi laut yang berbatasan dengan negara lain.

"Kita akui Badan Keamanan Laut kita belum cukup punya taji. Kelembagaannya masih di bawah koordinasi dua kementerian dan ada juga instansi lain yang diberi wewenang hampir serupa. Selain itu Bakamla kita ini cukup tertinggal dalam ketersediaan peralatan pendukungnya. Tapi kita juga tidak bisa memaksa APBN kita banyak difokuskan untuk Bakamla. Karena itu kita perlu mengajak serta masyarakat dalam pengamanan potensi laut yang berbatasan dengan negara lain," ucapnya.

Politikus partai NasDem itu berujar, nantinya dalam upaya pemerintah melibatkan masyarakat secara natural dalam pengamanan potensi laut perbatasan harus dibangun dalam perspektif ekonomis.

"Kalau masyarakatnya difasilitasi untuk memanfaatkan sumber daya laut yang ada di perbatasan, tentu mereka juga akan menjaga wilayah tersebut. Mereka akan merasa rugi kalau potensinya di serobot pihak lain, dan ini akan mendorong mereka menjadi para pengaman wilayah," katanya.

Karena Indonesia sebagai negara maritim dengan laut yang luas, maka membutuhkan aparat keamanan yang mumpuni. Mengingat aparat beserta perlengkapannya di wilayah perbatasan kita belum mencukupi jika dibanding dengan luas wilayah yang harus di awasi.

Dengan kondisi yang demikian, lanjut Willy, maka perlu dibangun kesemestaan bersama masyarakat untuk mengatasi keterbatasan yang ada saat ini.

"DPR akan segera bahas peraturan yang akan memberi kekuatan terukur bagi pengamanan laut kita. Saya akan dorong upaya pelibatan masyarakat dalam pola pengamanan terpadu berbasis penguatan ekonomi," tandas dia.