Pemerintah Bakal Perbaiki Data Penerima Bansos Presiden
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan bahwa penyaluran bantuan sosial (bansos) dari Presiden RI untuk masyarakat terdampak Covid-19 di wilayah DKI Jakarta sudah hampir rampung.
Hanya saja, lanjut Muhadjir, dalam pembagian bansos presiden di DKI Jakarta, masih ditemukan data yang tumpang tindih dengan data Pemprov DKI, serta masih banyak warga yang membutuhkan tidak terdata sebagai penerima bantuan.
Atas dasar tersebut, ia meminta pihak Kementrian Sosial (Kemensos) dan pihak Pemprov DKI bersinergi dalam hal pendataan penerima bantuan agar tak terulang kasus serupa dalam penyaluran bansos mendatang.
“Perlu sinergi data KPM dengan bansos lainnya, termasuk usulan baru. Sehingga penyaluran bansos presiden dan bansos dari daerah dapat bersinergi," ujar Muhadjir dalam keterangannya, Senin (4/5/2020).
Berdasarkan Data Kemensos per- 4 Mei 2020 pukul 14.00, bansos presiden telah disalurkan kepada 757.542 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) atau 79,9% dari total sasaran penerima sebanyak 947.126 KPM.
Ia menekankan antara pihak kepada Mensos Juliari Batubara dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dapat memastikan data penyaluran bansos presiden pada tahap berikutnya lebih tersalurkan secara merata.
"Untuk Pak Mensos dan Pak Gubernur DKI mohon dipastikan betul-betul data penerima bansos presiden ini agar tak kembali terjadi tumpang tindih data untuk pembagian gelombang ke-2 pada pekan ke-3 bulan Mei. Mungkin momen ini juga sebagai kesempatan untuk kita memutakhirkan dan melengkapi DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial)," terang Muhadjir.
Muhadjir menerangkan apabila penyaluran bansos presiden di wilayah DKI Jakarta, Pemerintah akan segera menyalurkan bansos presiden untuk wilayah Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Bodetabek).
Sama seperti DKI, penyaluran bansos presiden di Bodetabek juga menggunakan data dari DTKS dan data usulan dari Bupati/Walikota. Karena itu Muhadjir meminta kepada pihak Kemensos dan kepala daerah terkait untuk melakukan sinkronisasi data agar tak kembali terjadi tumpang tindih data penerima.
"Data usulan perlu dilakukan sinkronisasi data dengan bansos lainnya, untuk menghindari bantuan sosial yang tumpang tindih. Kemudian pemenuhan kuota yang telah disediakan agar dapat dipenuhi oleh pemda. Target keluarga penerimanya adalah DTKS dan Non DTKS dan memenuhi syarat sebagai penerima Bansos," jelasnya.
Untuk diketahui, pemerintah akan menyalurkan bansos presiden di Bodetabek kepada 600.000 KPM. Kemudian Muhadjir turut mengingatkan terkait program Padat Karya Tunai bagi masyarakat berpenghasilan rendah dan bertujuan mengurangi pengangguran akibat Pandemi Covid-19.
Dia berpesan kepada Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai salah satu kementerian yang melaksanakan program padat karya untuk berkoordinasi dengan pemerintah daerah.
"Jadi nanti setelah ini kira-kira bisa dibreakdown dengan masing-masing provinsi untuk hal yang lebih teknis. Bisa pula disinkronkan antara program di pemprov," pungkas Muhadjir.
(aky)
No comments: