Waspada Manuver KAMI Memprovokasi Masyarakat

 

Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus memprovokasi rakyat untuk membenci pemerintah dan mencederai demokrasi. Padahal sejatinya organisasi itu terdiri dari tokoh senior yang cerdas. Namun sayang kecerdasannya digunakan untuk mencederai demokrasi dan ingin mengubah tatanan politis di Indonesia.

Ketika koalisi aksi menyelamatkan Indonesia mengadakan deklarasi di depan umum, dibacakan juga 10 maklumat KAMI dan 8 tuntutan kepada pemerintah. Menurut mereka, saat ini pemerintah kurang bisa mengendalikan Indonesia. Bahkan disebut negri kita bagaikan kapal yang sedang karam, sehingga butuh diselamatkan secepatnya.

Namun masyarakat tak lantas percaya dengan ocehan mereka. Karena yang diomongkan jauh panggang dari api. Tak berdasarkan realita di kehidupan rakyat. Namun para anggota KAMI terus saja menebar jala agar mendapat banyak pendukung dan simpatisan. Tujuannya agar popularitas mereka naik dan menjadi bekal, demi pemilihan presiden 4 tahun lagi.

KAMI menerabas aturan dan menjungkalkan demokrasi demi ambisi politik mereka. Saat berorasi dan berdeklarasi, alasannya karena Indonesia adalah negara demokratis. Sehingga butuh oposisi untuk menyeimbangkan kekuasaan pemerintah. Namun mereka malah playing victim ketika ditanya, mengapa hanya bisa hate speech tanpa memberi solusi pada rakyat.

Salah satu tindakan KAMI dalam mencederai demokrasi adalah mereka ngotot untuk mengubah aturan saat pemilihan presiden. Sejak tahun 2004, kita telah memilih pemimpin negara secara langsung via pemilu. Namun para anggota KAMI ingin mengembalikan cara pemilihan presiden ke zaman bahuela, yakni dengan voting via anggota MPR.

Ini adalah kesalahan fatal karena jadi kemunduran demokrasi di Indonesia. Mengapa seakan jadi kembali ke zaman orde baru? Padahal kita sudah ada di era reformasi. Jangan ada lagi praktek seperti itu, karena sama saja membuat negara kembali jadi primitif. Pemilihan presiden langsung lebih mewakili keinginan warga negara Indonesia, jangan diubah seenaknya.

Politisi Ferdinand Hutahean menyatakan bahwa keberadaan KAMI hanya bertujuan untuk memperalat demokrasi serta kebebasan berserikat, untuk memenuhi egoisme para anggotanya. Mereka hanya korban ego politik pribadi. Dalam artian memang boleh mengkritik pemerintah di negara demokrasi. Namun caranya tidak seperti yang dilakukan KAMI.

Dalam negara demokrasi memang diperbolehkan ada sayap kiri atau opisisi yang tugasnya memberi kritik. Tujuannya agar kepemimpinan berjalan dengan lancar dan seimbang. Namun jika KAMI menempatkan diri sebagai oposisi, harus memberi kritik yang logis. Jangan asal njeplak dan bermotif dendam pribadi, karena mereka tak lagi diangkat jadi pejabat.

Apa mereka tak tahu cara mengkritik yang benar? Boleh saja memberi masukan kepada pemerintah, namun jika tidak bisa dengan cara santun, jangan sampai yang keluar hanya caci-maki. Baik melalui pernyataan langsung maupun status di media sosial. Jangan sampai mereka jadi kena undang-undang ITE karena memaparkan kebencian kepada pemerintah di Twitter.

Jika KAMI ingin memberi masukan dan kritik, maka bisa minta audensi langsung ke hadapan Presiden, atau menemui anggota DPR. Karena mereka adalah wakil rakyat yang tugasnya mendengarkan keluhan rakyat. Sebagai orang yang berumur lanjut, maka anggota KAMI seharusnya malu dengan umur, karena mengkritikdengan cara tak jelas, seperti anak kecil saja.

Kehadiran KAMI gagal mendapat popularitas dan perhatian dari masyarakat, karena mereka menyalahi banyak aturan. Selain hanya bisa menuntut pemerintah, mereka menjungkalkan demokrasi dengan ngotot ingin membuat pemilihan presiden via MPR. Jangan sampai kehancuran terjadi karena ulah mereka.

Cara mereka yang asal seruduk dan memaki pemerintah, membuat masyarakat tak memberi simpati sama sekali. KAMI telah gagal mendapat tempat di hati rakyat. Buktinya, deklarasi KAMI di Bandung ditolak mentah-mentah oleh banyak orang. Mereka hanya dianggap sebagai kelompok pengacau yang tak bisa tertib dalam menjalankan demokrasi di Indonesia.