Jokowi Minta Bupati Buat Skala Prioritas APBD: Jangan Diecer-ecer

 

Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para bupati untuk melakukan konsolidasi anggaran. Jokowi meminta agar anggaran di kabupaten tidak dibagi rata kepada semua Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Konsolidasi anggaran artinya apa rencana APBD harus dilihat betul-betul, yang biasa nggak buka secara detail sekarang buka secara detail, cek secara detail, ke mana larinya, outputnya apa, outcomenya apa? Semua harus dikalkulasi, semua harus dihitung. Jangan membelanjakan, sudah sering saya sampaikan untuk banyak pos belanja. Semua dinas diberi, semua semua semua, kita nggak punya skala prioritas," kata Jokowi saat membuka Musyawarah Nasional V Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Tahun 2021 yang disiarkan kanal YouTube Setpres, Jumat (26/3/2021).

Jokowi meminta para bupati untuk memiliki skala prioritas dalam menggunakan APBD. Menurut dia, 2 prioritas saja cukup untuk skala kabupaten. Namun, lanjut Jokowi, skala prioritas tersebut harus yang memiliki manfaat langsung untuk rakyat.

"Saya pingin semua pasar di kabupaten saya selesai dalam 5 tahun ke depan. Ya sudah konsentrasikan anggaran itu ke sana. Saya mau buka sawah baru sekian ribu ha, ya sudah konsentrasikan di sana. 60%, 70% anggaran konsentrasikan sana. Rakyat akan ingat 'waduh ini besar-besaran membuat sawah', 'wah ini rampung ada 60 pasar di kabupaten semuanya sekarang'," tutur Jokowi.

"Jadi dibangun semuanya, jangan sekali lagi semua uang diberikan dinas semuanya. Sini nanti naik, tahun depan naik, anggaran naik 10%, semuanya diberi tambahan lagi 10% lagi, 10% lagi, 10% lagi. Nggak akan jadi barang. Percaya saya enggak akan jadi barang," sambung dia.

Karena itu, Jokowi pun kembali menekankan agar para bupati melakukan konsolidasi anggaran. Anggaran di kabupaten tidak asal dibagi-bagikan ke seluruh pos belanja.

"Sekali lagi jangan anggaran itu diecer-ecer, jangan disebar di seluruh pos belanja enggak akan jadi. Setahun hilang, 2 tahun hilang, itu enggak kelihatan, tahu-tahu sudah 5 tahun nggak kepilih, karena nggak jelas, 'ini Bupati ini kok udah 5 tahun nggak kelihatan nggak bangun apa-apa'. Ya karena pos belanjanya diecer-ecer di semua pos belanja," kata Jokowi.

"Sekali lagi anggaran itu terbatas, APBN juga terbatas, APBD juga terbatas. Ini jangan diecer-ecer, jangan dibagi rata. Ini saya ingatkan balik, ini jangan dibagi rata, jangan diecer-ecer untuk semua unit organisasi yang ada kabupaten," imbuh dia.

Lebih lanjut, Jokowi meminta para bupati untuk melakukan perencanaan yang matang. Sehingga ke depannya, tidak akan terjadi mismanajemen dalam pemerintahan yang mengakibatkan program untuk rakyat tidak maksimal.

"Kalau sudah direncanakan, manajemen perencanaan baik, organisasi ada, pelaksanaan, tapi paling penting manajemen pengawasan, manajemen kontrol harus dilaksanakan, yang banyak terjadi mismanajemen tidak dilakukan, banyak bukti di lapangan manajemen pengawasan tidak ketat sehingga kualitas barang tidak baik. Tidak ada manajemen kontrol yang baik sehingga tidak tepat waktu, kualitas tidak baik, sehingga yang baik hanya apa? Satatan belanja yang baik, laporan yang baik tapi hasi di lapangan tidak baik dan hasilnya tidak dinikmati rakyat, ini yang harus kita hindari," pungkas Jokowi. (mae/imk)

Sumber