Jokowi, PM Malaysia, dan Sultan Brunei Desak PBB Gelar Sesi Darurat untuk Palestina

 

Tiga pemimpin ASEAN yaitu Presiden Joko Widodo, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin, dan Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah, mengeluarkan pernyataan bersama mengenai peningkatan kekerasan oleh Israel di wilayah pendudukan Palestina. Dalam pernyataan itu, ada 2 permintaan khusus yang ditujukan kepada Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB).

“Kami meminta Majelis Umum PBB untuk mengadakan sesi darurat dalam rangka membahas perkembangan suram dan menghasilkan Persatuan untuk Resolusi Perdamaian dengan tujuan mengakhiri kekejaman terhadap rakyat Palestina,” sebut pernyataan bersama ketiga pemimpin yang diterima Beritasatu.com, Senin (17/5/2021). 

Permintaan kedua adalah meminta Dewan Keamanan (DK) PBB untuk segera bertindak dan mengambil semua tindakan yang memungkinkan untuk menjamin keselamatan dan perlindungan warga sipil Palestina di seluruh wilayah pendudukan Palestina. 

“Mengingat komunitas internasional dan DK PBB, khususnya, mempunyai tanggung jawab khusus untuk menyerukan penghentian semua kekerasan dan memenuhi kewajibannya untuk menegakkan perdamaian internasional,” tambah pernyataan itu. 

Ketiga pemimpin mengecam keras pelanggaran dan agresi terang-terangan yang berulang kali dilakukan oleh Israel yang menargetkan warga sipil di seluruh wilayah pendudukan Palestina, khususnya di Yerusalem TImur dan Jalur Gaza. 

Aksi Israel telah membunuh, melukai, dan menyebabkan penderitaan kepada banyak perempuan dan anak-anak. “Kami juga sangat prihatin dengan ekspansi permukiman ilegal dan penghancuran, serta penyitaan bangunan milik warga Palestina di seluruh daerah pendudukan Tepi Barat termasuk Yerusalem Timur,” tambah pernyataan itu. Jokowi, Muhyiddin, dan Hassanal juga mengutuk pelanggaran hukum internasional yang mencolok, termasuk hukum hak asasi manusia dan kemanusiaan yang dilakukan oleh Israel, Kekuatan Pendudukan, melalui kebijakan yang tidak manusiawi, kolonial, dan apartheid kepada warga Palestina di wilayah pendudukan Palestina. 

Oleh karena itu, mereka menyerukan tindakan kolektif dan bertanggung jawab demi memastikan pihak yang bertanggung jawab untuk pelanggaran semacam itu. Pernyataan ketiga pemimpin dikeluarkan oleh Istana Negara RI, Minggu (16/5/2021) malam, setelah pelaksanaan pertemuan luar Organisasi Kerja Sama Islam yang oleh 16 menteri dan wakil menteri luar negeri negara OKI. Pertemuan OKI secara khusus membahas agresi Israel di wilayah Palestina, khususnya Al-Quds Al-Shareef atau Yerusalem dan juga jalur Gaza.