Keluar Negeri Tanpa Dokumen, DPR Soroti Hobi Judi Lukas Enembe Hingga Desak Kemendagri Beri Sanksi

Berkilah dengan alasan untuk terapi kaki, aksi Gubernur Papua Lukas Enembe menuju Papua Nugini tanpa dokumen keimigrasian dan menggunakan ojek menjadi pertanyaan banyak kalangan.

Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan, yang dilakukan Lukas sebagai kepala daerah akan membuat Indonesia tidak nyaman dengan negara sahabat. Menurutnya, hal tersebut adalah pelanggaran yang patut disesalkan.

Meski disebutkan keperluan Lukas ke Papua Nugini untuk terapi kaki, namun Mardani berpandangan bahwa hal tersebut tidak boleh terjadi dan harus dijadikan pelajaran untuk menertibkan masyarakat yang melakukan perjalanan secara ilegal.

“Tentu disayangkan kejadian ini. Gubernur adalah simbol tertinggi daerah. Semua mesti legal dan menjadi contoh,” kata Mardani, Jumat, 2 April 2021.

Mardani menyerahkan sepenuhnya kepada Kemendagri untuk memberikan sanksi tegas kapada Gubernur Papua tersebut. "Terkait sangsi Kementerian Dalam Negeri yang berhak memutuskan,” tandasnya.

Sementara itu, Anggota Komisi I DPR RI Effendi Muria Sakti Simbolon mengatakan, seharusnya sebagai pejabat daerah, Lukas harus mentaati aturan yang berlaku, dan tidak boleh seenaknya keluar masuk Indonesia. Dia menilai, pengobatan terapi kaki hanya alasan semata. Effendi curiga ada hal lain yang dilakukan Lukas Enembe keluar negeri.

"Tapi memang saya lihat Lukas ini banyakan di luar negeri dibandingkan di dalam negeri ya. Dia kebanyakan ada hobi, hobinya main judi saya lihat di luar. Bukan hanya alasan kesehatan, informasi yang kita dapat juga dia sering bermain di tempat-tempat perjudian di Singapura, itu dulu ya dan ini seringkali terjadi,” jelasnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menduga ada main mata antara Lukas Enembe dan pejabat pemerintah. Menurutnya, Lukas dikenal cukup licin untuk ditangkap dan diperkarakan terkait tindakannya yang melawan hukum.

“Pemerintah dalam tanda petik bermain mata juga, mungkin dia (Lukas) juga menjembatani para OPM itu ya. Waktu kasus KPK kan juga ada diskriminasi juga, sampai sekarang kan enggak jelas itu, ada pemukulan dari pengawalnya dia,” katanya. Effendi mempertanyakan peranan pemerintah terkait sikapnya yang begitu dingin dengan Lukas Enembe.

Disinggung mengenai sanksi yang pas untuk Lukas Enembe, Effendi mengatakan bahwa pencopotan jabatannya dari Gubernur Papua merupakan langkah tepat.

"Mendagri Tito tindak dong, atas nama pemerintah pusat perpanjangan tangan presiden, laporkan ke presiden nih begini kondisinya, deal apa sih? OPM juga makin semarak kok," pungkasnya.

Sumber