Maruf Amin: Perlu Dukungan Konkret Pembangunan di Papua dan Papua Barat

 

Jakarta -

Wakil Presiden (Wapres) Maruf Amin meminta agar berbagai pihak mendukung program percepatan pembangunan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

Pemerintah juga meminta Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) dan MRP ikut menyosialisasikan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otsus Papua (BP3OKP) dan Perpres tentang Rancangan Induk Percepatan Pembangunan Otsus Papua 2021-2041 (RIPPP)

“Pemerintah sudah membuat keputusan, bertekad untuk memberikan afirmatif kepada OAP (Orang Asli Papua). Ini sudah dituangkan baik di dalam undang-undang maupun di dalam peraturan pelaksanaannya, termasuk juga pada unsur-unsur OAP yang kita minta juga disosialisasi, unsur-unsur yang masih anti NKRI,”Kata Maruf di Jakarta, kemarin.

Maruf berhadap adanya kerja sama dari MRPB dan MRP agar dasar hukum yang telah diterbitkan dapat terimplementasi dengan baik di lapangan.

“Untuk percepatan pembangunan Papua, termasuk di Papua Barat, ini memang perlu dukungan dari semua pihak secara optimal, dan [saya] minta kepada Majelis Rakyat Papua Barat turut mengawal pelaksanaan daripada percepatan ini. Percepatan pembangunan otsus Papua maksud saya, khususnya di Papua Barat,” tuturnya.

MRPB sebagai organisasi yang beranggotakan para perwakilan Orang Asli Papua (OAP) yang terdiri dari unsur adat, agama, dan perempuan, diminta untuk konsisten menyosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah dirancang kepada seluruh lapisan masyarakat.

“Juga proaktif melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat, terkait kebijakan-kebijakan afirmatif pemerintah,”tegasnya.

Ketua Umum MRPB Maxsi Nelson Ahoren menyampaikan aspirasi dan masukan terkait upaya percepatan pembangunan kesejahteraan di Provinsi Papua dan Papua Barat. Adapun aspirasi yang disampaikan meliputi bidang Sumber Daya Manusia, (SDM), anggaran, politik, dan keamanan.