Mahasiswa Dukung Jokowi Mekarkan Provinsi Papua Selatan

Mahasiswa asal Papua di Kota Makassar mendukung Presiden Jokowi memekarkan Provinsi Papua Selatan beserta dua provinsi lainnya dari Provinsi Papua, yakni Papua Tengah dan Papua Pegunungan.

Pengesahan Provinsi Papua Selatan tertuang dalam UU nomor 14 tahun 2022, yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 25 Juli 2022. Sementara, dua provinsi lainnya, masing-masing Papua Tengah diatur dalam UU Nomor 15 tahun 2022 dan Papua Pegunungan UU Nomor 16 tahun 2022.

Koordinator Mahasiswa Papua Selatan Rafael mengatakan, kumpulan mahasiswa yang berasal dari Asmat, Mappi, Marauke, Bofendigo menyatakan dukungan pemekaran Provinsi Papua Selatan.

“Provinsi Papua Selatan perlu dipercepat untuk proses pembangunan dengan maksud mendekatkan pelayanan masyarakat dan memperpendek rentang kendali pemerintah,” kata Rafa di sela-sela Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Asosiasi Bupati Selatan Papua, Rabu, 10 Agustus 2023.

Tidak hanya itu, Rafael mengharapkan agar Komisi II DPR RI supaya bisa menindaklanjuti aspirasi dari Papua.

Apalagi, pada Prolegnas Komisi 2 Tahun 2020 tidak ada Rencana Undang-undang (RUU) pemekaran Provinsi Papua, sehingga pihaknya memohon agar pemekaran provinsi masuk dalam prolegnas agar dapat terealisasikan.

“Jika Provinsi Papua Selatan berdiri, meminta adanya revisi UU Otsus sebagai payung hukum yang menyatakan Papua Selatan sebagai sebuah provinsi dan juga menjadi minoritas, dan diberikan perlindungan keamanan untuk ekonomi asli Papua,” ujarnya.

Sementara, Perwakilan Mahasiswa Papua Selatan Kinan mengatakan, usulan pembentukan Provinsi Papua Selatan sudah sejak 13 tahun yang lalu, Papua adalah pulau besar yang dihuni 4 juta orang dan tersebar dari satu titik ke titik lainnya dari segi demografis.

“Perhatian dari pemerintah pusat sudah baik tetapi jangkauan sangat menantang,” terangnya.

Ia menilai, kesepakatan dari masyarakat adalah pemekaran menjadi solusi, adanya Provinsi Papua Selatan.

Tak hanya itu, dalam waktu dekat ini gerakan mahasiswa Papua ini kemudian membahas sikap adil pemerintah dalam proses pemekaran Provinsi Papua Selatan dan akan menggelar misi dan gerakan bersama dalam merembukkan wilayah Papua Selatan untuk kesetaraan.