Pembangunan Papua Menyertakan Masyarakat Asli di Bumi Cendrawasih

 Papua sedang dibangun secara masif oleh pemerintah. Dalam proses pembangunannya melibatkan masyarakat asli di Bumi Cendrawasih. Mereka berhak untuk membangun daerahnya sendiri. Dalam UU Otsus (otonomi khusus) juga disebutkan bahwa pemimpin di Papua harus Orang Asli Papua (OAP) sehingga ia berkesempatan untuk melakukan pembangunan di wilayahnya dengan baik.

Pemerintahan Presiden Jokowi sejak tahun 2014 berusaha membangun Indonesia bagian timur agar ada keseimbangan kemajuan dengan bagian barat. Khususnya di Papua, karena di sana menyimpan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang luar biasa. Keindahan alam, hasil bumi, dan kekuatan orang Papua bisa diasah agar makin baik.

Pembangunan di Papua sangat diapresiasi oleh masyarakat. Mereka merasa lebih maju setelah ada pembangunan Jalan Trans Papua dan berbagai infrastruktur lain. Papua kini makin modern dan cantik. Apalagi masyarakat asli di Bumi Cendrawasih juga dilibarkan dalam pembangunan di daerahnya sendiri.

Wakil Presiden K.H. Ma’ruf Amin menyatakan bahwa seluruh masyarakat Papua wajib menyatukan hati dan tujuan dalam mempercepat pembangunan Indonesia dari Papua, khususnya Provinsi Papua Selatan. Papua Selatan dibangun dengan tujuan yang sama, dengan hati yang sama, satukan hati satukan tujuan, Izakod Bekai Izakod Kai, itu semboyan yang terus dihidupkan bukan hanya tertulis tapi dihidupkan di masyarakat. 

Wapres menambahkan, ada beberapa hal yang penting untuk dilakukan dalam mempercepat pembangunan di Papua. Pertama, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian wajib untuk segera membahas berbagai isu dan agenda yang menjadi perhatian di Provinsi Papua Selatan.

Kedua, kehadiran provinsi baru di Papua sebagai sebuah strategi dorongan kuat, yang bisa menggerakkan pembangunan kesejahteraan masyarakat asli Papua. Salah satunya, melalui inovasi-inovasi baru.

Harus ada cara baru yang bersifat terobosan. Jangan berjalan biasa-biasa saja dalam mengelola pembangunan Papua. Rumuskan komoditas unggulan yang spesifik dari setiap kabupaten di Papua Selatan. Desain konektivitas wilayah yang terpadu. Utamakan peran serta masyarakat asli Papua.

Pesan wapres untuk mengutamakan masyarakat asli Papua dalam pembangunan sangat jitu. Penyebabnya jangan sampai rakyat di Bumi Cendrawasih hanya menjadi penonton di rumahnya sendiri. Sebagai warga asli mereka berhak untuk dilibatkan dalam pembangunan Papua di segala bidang.

Langkah untuk melibatkan masyarakat Papua dalam pembangunan adalah dengan mempraktikkan UU Otsus. Di mana salah satu poinnya adalah mewajibkan seluruh gubernur, wakil gubernur, bupati, wali kota, dan wakilnya, hanya boleh dijabat oleh Orang Asli Papua (OAP).

Aturan dalam UU Otsus dibuat bukan karena takut Papua akan dipimpin oleh masyarakat luar. Namun sebagai payung hukum agar OAP diberi jaminan untuk membangun daerahnya sendiri. Jika gubernur atau wali kotanya adalah OAP maka akan mengerti apa saja yang dibutuhkan oleh rakyatnya, karena ia adalah putra daerah.

Pemimpin yang merupakan OAP bisa dengan mudah mendekati warga Papua karena sama-sama masyarakat lokal. Dengan pendekatan dari hati ke hati maka pembangunan di Bumi Cendrawasih akan berjalan mulus. Tidak akan ada penolakan karena warganya paham bahwa pembangunan dimaksudkan demi kesejahteraan mereka.

Saat ada pemimpin yang orang asli Papua maka ia akan bertekad mengentaskan kemiskinan. Dahulu kemiskinan memang memprihatinkan, karena ada 25% warga yang termasuk golongan menengah ke bawah. Hal ini yang menjadi perhatian dari Presiden dan beliau berusaha agar rakyat Papua sejahtera. Oleh karena itu dibangunlah infrastruktur dan bertujuan agar di tidak ada ketimpangan ekonomi antara di Papua dan Jawa.  

Hasil dari pembangunan di Papua adalah rendahnya angka kemiskinan di sana. Kemiskinan menurun dari 55% di tahun 1999, menjadi hanya 22% di tahun 2019. Jumlah rakyat miskin yang merosot drastis ini juga hasil dari program otonomi khusus yang diadakan sejak tahun 2001. Bisa dikatakan otsus jilid 1 berhasil, sehingga diperpanjang tahun 2021 dan selanjutnya.

Kesejahteraan warga Papua juga akan meningkat berkat proyek elektrifikasi yang diinisiasi oleh pemerintah daerah. Jika seluruh wilayah di sana sudah dialiri listrik, maka rakyat bisa membuka toko hingga malam hari dan membuka bisnis lain yang tentu membutuhkan listrik. Tidak ada lagi wilayah yang tanpa listrik di Indonesia, bukan lagi seperti di negeri antah berantah.

Sementara itu, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa menyatakan bahwa memang percepatan pembangunan ini berbasis warga asli Bumi Cendrawasih. Sehingga mereka bisa memajukan daerahnya sendiri.

Pejabat Gubernur Papua saat ini adalah ridwan Rumasukun. Sedangkan di Papua Barat dipimpin oleh Paulus Waterpauw. Kedua putra Papua tersebut berusaha memajukan Bumi Cendrawasih, agar rakyatnya makin sejahtera. Keberadaan otsus yang mewajibkan pemimpin warga asli Papua dimaksudkan agar mereka paham cara memajukan saudara sewilayahnya sendiri.

Pembangunan di Papua melibatkan masyarakat asli di Bumi Cendrawasih. Mereka diberi kesempatan untuk membangun daerahnya sendiri karena punya kecerdasan, dan memahami apa yang dibutuhkan oleh rakyat Papua. Oleh karena itu seluruh rakyat setuju jika para pemimpin di Papua adalah OAP.