Kemenkes RI Apresiasi Penurunan Stunting di Provinsi NTB, Transformasi Kesehatan, Melesat Menuju Indonesia Emas

 

Presiden RI Joko Widodo mengatakan, Indonesia memiliki peluang yang sangat besar menjadi negara maju. Hal ini didukung oleh bonus demografi.

Untuk mewujudkan kemajuan dengan bonus demografi pada sekitar 15 sampai 20 tahun ke depan, kesehatan menjadi hal yang sangat fundamental. “Percuma pintar tapi tidak sehat. Peluang Indonesia Emas jangan dibiarkan hilang sia-sia," kata Presiden Jokowi dalam arahannya pada Rapat Kerja Kesehatan Nasional (Rakerkesnas) 2024 di ICE BSD, Tangerang Selatan, Jakarta 24-25 April.

Rakerkesnas yang bertujuan untuk mewujudkan transformasi kesehatan tersebut merupakan strategi penting dalam pembangunan kesehatan untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Pada Rakerkesnas dengan mengusung tema Transformasi Kesehatan, Melesat Menuju Indonesia Emas tersebut, hadir Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Dr. dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM.MARS., didampingi sejumlah Kepala Bidang Dikes NTB dan jajaran.

Presiden Joko Widodo membuka kegiatan Rakerkesnas yang dihadiri sekitar 2.100 peserta. Mereka adalah perwakilan seluruh dinas kesehatan provinsi/kabupaten/kota. Selain itu perwakilan RSUD, Bappeda provinsi/kabupaten/kota, UPT Kemenkes, perwakilan kementerian/lembaga, dan para mitra pembangunan kesehatan.

Selain Presiden Jokowi, Rakerkesnas juga dihadiri Menteri Sekretaris Kabinet Pramono Anung; Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas; dan Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Emanuel Melkiades Laka Lena.

Pada kegiatan Rakerkesnas tersebut, Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat Kemenkes RI Maria Endang Sumiwi mengapresiasi capaian Provinsi NTB dengan progres penurunan stunting terbesar di Indonesia, yakni sebesar 8,1 persen.

Penanganan Stunting

Sementara itu, progres penanganan kasus stunting di Provinsi NTB termasuk yang tertinggi se-Indonesia. Berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), tahun 2023 angka stunting NTB sebesar 24,6 persen. Jumlah ini turun 8,1 persen dibanding data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2022.

Hasil SKI yang digelar Kemenkes RI dan Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan (BKPK) ini menempatkan Provinsi NTB di urutan ke-16 dari 38 provinsi.

Penjabat Gubernur NTB Drs HL Gita Ariadi, M.Si menegaskan, penanganan stunting di NTB dilakukan secara masif dengan melibatkan semua pihak terkait. “Pencegahan dan penanganan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif,” katan Pj Gubernur NTB Miq Gite.

Penanganan stunting menjadi tugas bersama dengan melibatkan peran multi sektor. Mengedepankan kolaborasi dan sinergi seluruh stakeholder dari tingkat nasional hingga desa/kelurahan.

“Menangani kasus stunting bukan persoalan mudah. Tidak bisa juga dilakukan dalam waktu singkat. Dibutuhkan strategi dan kebijakan yang dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan,” kata Pj Gubernur NTB Miq Gite.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB Dr dr H Lalu Hamzi Fikri mengatakan, persentase penanganan stunting NTB terus  menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada tahun 2018 berdasarkan survei Riskesdas sebesar 33,49 persen, tahun 2021 berdasarkan SSGI sebesar 31,4 persen, dan berdasarkan SKI tahun 2023 menjadi 24,6 persen.

Menurut Dr dr Fikri, capaian tersebut menjadi penyemangat untuk terus berkarya dan konsisten dalam pencegahan dan penurunan stunting, sesuai target nasional 14 persen.

Untuk mencapai target 14 persen tersebut, Pemprov NTB bersama berbagai stakeholders melakukan berbagai kebijakan. Di antaranya; pemetaan intervensi; pendampingan keluarga prioritas yakni ibu hamil dan balita. “Seperti pemberian makanan tambahan, asupan vitamin, imunisasi, dan pemberian ASI eksklusif,” katanya.

Selain itu, penurunan stunting di NTB sejalan dengan intervensi sensitif dan spesifik. Salah satunya mewujudkan seluruh kabupaten/kota mencapai 5 pilar STMB.

Melalui 5 pilar STBM ini, Pemprov NTB bisa memantau secara maksimal terkait pertumbuhan anak, asupan gizi ibu hamil, imunisasi, dan aktivitas posyandu.

Selain itu, Pemprov NTB juga menggalakkan gerakan bakti stunting terintegrasi pada program Jumat Salam di seluruh kabupaten/kota. Program ini melibatkan seluruh OPD provinsi, kabupaten/kota, dan mitra potensial. “Kegiatannya pemberian protein hewani berupa telur untuk keluarga yang memiliki anak balita stunting, wasting, ibu hamil KEK, serta ibu hamil anemia,” katanya.

Ada juga gerakan orang tua asuh, gerakan dapur dahsyat, dan pendampingan keluarga berisiko stunting. “Kita juga menggelar edukasi kesehatan dan pemberdayaan masyarakat di posyandu keluarga,” jelasnya.

Penanganan stunting juga dilakukan dengan integrasi dan kolaborasi di kabupaten/kota, pemanfaatan data by name by address, pemenuhan standar alat ukur posyandu, serta dukungan dana desa.