Tahun 2025: Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

 

Indonesia harus terus membangun. Di lingkup Asia Tenggara saja, Indonesia masih perlu mengejar ketertinggalan pembangunan di antara negeri tetangga, baik dari sisi infrastruktur, ekonomi, maupun sosial. Pembangunan ini membutuhkan komitmen kuat dan perencanaan matang dari pemerintah. Untuk menjadi negara maju dan sejahtera, pembangunan di Indonesia perlu dilakukan terus menerus.

 

Setiap tahun pemerintah menyusun Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai fondasi kuat bagi proses pembangunan secara berkelanjutan. Tahun ini pemerintah menyusun KEM PPKF untuk tahun 2025. Di depan rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa desain kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

 

Kebijakan fiskal tahun 2025 disusun di masa transisi oleh pemerintahan saat ini dan akan dilaksanakan oleh pemerintahan selanjutnya. Analis Kebijakan Madya Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Rahadian Zulfadin menjelaskan masa transisi pemerintahan memiliki nilai strategis untuk memastikan keberlanjutan dan penguatan agenda-agenda pembangunan, memperkuat fungsi-fungsi kebijakan fiskal, serta menjaga momentum reformasi untuk transformasi ekonomi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi tinggi, inklusif dan berkelanjutan, untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

 

“Kebijakan fiskal harus diperkuat fungsi-fungsinya, agar mampu berfungsi menahan guncangan pada perekonomian dan mendukung transformasi ekonomi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi, dan di saat yang sama perlu dijaga kesinambungannya,” ungkap Rahadian.

 

Ia menuturkan kebijakan fiskal memiliki tiga fungsi utama, yaitu alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Menurutnya, fungsi alokasi terkait erat dengan peran anggaran untuk memperbaiki efisiensi ekonomi dan bekerjanya mekanisme pasar secara baik.

 

”Fungsi distribusi dibutuhkan untuk menciptakan pemerataan dan keadilan baik dalam proses maupun hasil pembangunan, baik antar kelompok pendapatan maupun antarwilayah. Fungsi stabilisasi harus terus diperkuat sebagai shock absorber untuk meredam berbagai gejolak, khususnya gejolak dari eksternal, sehingga dampak pada perekonomian domestik serta masyarakat miskin dan rentan relatif minimal,” terang Rahadian.

 

Lebih lanjut, Rahadian menuturkan strategi kebijakan fiskal ditempuh melalui dua strategi utama, yaitu strategi jangka menengah-panjang dan strategi jangka pendek. Strategi jangka menengah-panjang dengan fokus untuk mendukung transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan SDM, melanjutkan pembangunan infrastruktur pendukung transformasi ekonomi, hilirisasi dan transformasi ekonomi hijau untuk meningkatkan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, penguatan inklusivitas, serta penguatan kelembagaan dan simplifikasi regulasi. Sementara itu, strategi jangka pendek difokuskan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, penguatan well-being, serta penguatan konvergensi antardaerah.

 

Prediksi pertumbuhan

Meningkatnya tensi geopolitik diperkirakan akan terus memberikan tantangan pada perekonomian dunia. IMF memprediksi pertumbuhan ekonomi global di 2025 akan stagnan di 3,2 persen dengan tingkat inflasi yang cukup tinggi di 4,5 persen.

 

Di tengah situasi penuh tantangan tersebut, dalam dokumen KEM PPKF 2025 ekonomi Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dalam rentang 5,1-5,5 persen di 2025 dengan tingkat inflasi dalam rentang 1,5-3,5 persen. Nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS diperkirakan berada di rentang Rp15.300 - Rp16.000, sedangkan yield SBN Tenor 10 Tahun diperkirakan berada pada kisaran 6,9-7,3 persen.

 

“Ketidakpastian yang masih tinggi akan mewarnai pembahasan RAPBN 2025 antara Pemerintah dengan DPR yang akan dimulai di awal Juni 2024, untuk menghasilkan UU APBN 2025 di akhir September atau awal Oktober 2024,” ujar Rahadian.

 

Namun, ia menegaskan pemerintah akan terus melakukan monitoring dan asesmen perkembangan perekonomian tahun ini dan proyeksi tahun depan, untuk menghasilkan gambaran situasi perekonomian nasional yang cukup akurat dalam penyusunan RAPBN 2025. Dengan demikian, diharapkan postur APBN 2025 yang dihasilkan akan realistis dan kebijakan fiskal dengan instrumen APBN 2025 akan mampu mengoptimalkan fungsi stabilisasi, alokasi dan distribusinya untuk menghadapi ketidakpastian dan mendukung transformasi ekonomi di tahun 2025, dengan tetap menjaga kesinambungan APBN.

 

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, kebijakan fiskal tahun 2025 diarahkan untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Menurut Rahadian, upaya untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi harus disertai penguatan SDM yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.

 

“Pertumbuhan ekonomi tinggi diupayakan melalui usaha-usaha untuk mengatasi berbagai binding constraints pembangunan di bidang sumber daya manusia, Infrastruktur, serta kualitas regulasi dan birokrasi,” tutur Rahadian.

 

Untuk mendorong akselerasi pertumbuhan, Rahadian menyebut perlu ada penguatan SDM yang berkualitas melalui pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Di bidang pendidikan, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu dan berdaya saing dilaksanakan beberapa program unggulan. Program tersebut antara lain peningkatan gizi anak sekolah, penguatan mutu sekolah, perbaikan sarana dan prasarana, peningkatan angka partisipasi kasar PAUD dan Perguruan Tinggi, penguatan kualitas tenaga pengajar, serta penguatan vokasional.

 

Sementara itu, di bidang kesehatan, Rahadian menjelaskan pemerintah berupaya mewujudkan kesehatan yang berkualitas dengan mendorong efektivitas program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehingga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan yang berkualitas dan meningkatkan financial protection bagi masyarakat. Di sisi lain, anggaran kesehatan juga diarahkan untuk akselerasi penurunan stunting dan kasus penyakit menular, penguatan fasilitas kesehatan, serta penambahan bantuan gizi bagi balita dan ibu hamil.

 

Di bidang perlindungan sosial, pemerintah berupaya untuk mempercepat kemiskinan dan pengurangan kesenjangan antardaerah dengan beberapa program unggulan. Pemerintah melakukan penguatan perlindungan sosial (perlinsos) pemberdayaan dan penguatan perlinsos sepanjang hayat untuk mempercepat graduasi pengentasan kemiskinan, peningkatan akses pembiayaan untuk rumah layak huni dan terjangkau, mendorong petani makmur, nelayan sejahtera, termasuk mempercepat desa mandiri.

 

Pembangunan infrastruktur juga terus dilanjutkan untuk mendukung percepatan transformasi ekonomi-sosial melalui penguatan infrastruktur konektivitas, energi, pangan, dan digital. Melalui infrastruktur yang memadai diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi, daya saing, efisiensi sistem logistik, dan mendorong mobilitas serta produktivitas.

 

Hilirisasi dorong akselerasi

“Upaya akselerasi pertumbuhan ekonomi juga akan ditempuh dengan melanjutkan program hilirisasi, dengan memperluas cakupan dan memperbaiki kekurangan-kekurangan yang selama ini muncul, termasuk terkait dengan menjaga kualitas lingkungan. Peningkatan investasi berorientasi ekspor perlu terus diupayakan di tengah situasi global yang penuh tantangan, termasuk melalui diversifikasi komoditas dan tujuan ekspor,” ungkap Rahadian.

 

Untuk mewujudkan hal tersebut, dibutuhkan dukungan tenaga kerja yang berkualitas, infrastruktur konektivitas yang memadai, serta perbaikan birokrasi dan sistem regulasi untuk mendorong efisiensi dan daya saing investasi. Dengan upaya-upaya tersebut, pertumbuhan ekonomi tidak hanya tinggi, namun juga bersifat inklusif dan berkelanjutan.

 

Direktur Eksekutif CORE Indonesia Mohammad Faisal mengakui adanya perubahan dari sisi pertumbuhan sejak adanya program hilirisasi, terutama di sisi investasi manufaktur dan ekspor manufaktur. Dari sisi struktur ekspor, Faisal menyebut ada peningkatan ekspor manufaktur, khususnya dari produk turunan nikel, besi, dan baja.

 

“Kalau lihat dari yang sudah terjadi dalam beberapa tahun terakhir sejak ada program hilirisasi memang ada efek ya. Tapi sekali lagi, kalau itu yang menjadi salah satu strateginya, maka harus ada evaluasi ya. Evaluasinya apa saja?” kata Faisal.

 

Ia menilai jika program hilirisasi ingin diteruskan, maka pemerintah perlu memperluas program hilirisasi, tidak hanya di nikel tetapi juga di komoditas lainnya, misalnya tembaga, aluminium, dan produk selain hasil tambang.

 

“Kalau kita melihat, sektor-sektor kita ini banyak sebetulnya yang di luar tambang. Ada perkebunan, pertanian, perikanan. Itu yang membutuhkan banyak pembangunan industri pengolahan, mengolah komoditasnya,” ungkap Faisal.

 

Langkah berikutnya untuk memperkuat program hilirisasi adalah melakukan pendalaman atau intensifikasi. Saat ini hilirisasi nikel baru pada tahap awal smelter, yaitu dengan mengolah bijih nikel menjadi nickel pig iron dan feronikel. Keduanya masih dalam pengolahan tahap awal. Pada kondisi seperti itu, Faisal menilai value added yang diciptakan masih minim walaupun ada peningkatan dibandingkan hanya mengekspor bijih nikel.

 

“Industrialisasi atau reindustrialisasi bukan hanya melulu hilirisasi. Sudah ada juga pengembangan industri yang lain terutama industri hulu. Jadi kalau kita industri hilirnya ingin kuat, industri hulunya harus kuat,” tambah Faisal.

 

Upaya percepatan reformasi struktural melalui strategi hilirisasi terutama sumber daya alam memang membuahkan hasil yang nyata. Hal ini tercermin pada peningkatan kinerja ekspor dalam beberapa tahun terakhir. Nilai ekspor di tahun 2022 mencapai USD292 miliar, meningkat dari USD176 miliar pada 2014, dan merupakan rekor tertinggi dalam sejarah. Pada tahun 2022, surplus neraca perdagangan juga mencatatkan rekor tertinggi, USD54,5 miliar, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang defisit USD2,2 miliar.

 

”Lonjakan tajam dari kinerja ekspor terutama disumbang dari produk hilirisasi, utamanya produk nikel dan CPO. Di tahun 2023, posisi neraca perdagangan memang sedikit menurun akibat pelemahan ekonomi dan turunnya harga komoditas, namun masih mencatatkan surplus cukup besar, USD36,9 miliar,” ungkap Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam pidatonya saat menyampaikan KEM PPKF Tahun 2025 di depan rapat paripurna DPR.

 

Menteri Keuangan juga menyatakan hilirisasi berhasil menciptakan sumber pertumbuhan baru di luar Pulau Jawa. Provinsi Sulawesi Tengah dan Maluku Utara bertumbuh secara signifikan ditopang hilirisasi nikel, di mana di tahun 2023, masing-masing tumbuh 6,4 persen dan 6,9 persen, jauh lebih tinggi di atas pertumbuhan nasional yang sebesar 5,05 persen.

 

Dalam pemaparannya, Menteri Keuangan menegaskan untuk mewujudkan pertumbuhan yang tinggi dan inklusif, peningkatan kesejahteraan dan pemerataan antardaerah perlu ditopang APBN yang efisien, sehat, dan kredibel. Kebijakan optimalisasi pendapatan negara (collecting more) dilakukan dengan tetap menjaga iklim investasi dan bisnis serta kelestarian lingkungan.

 

Kebijakan belanja negara diarahkan untuk penguatan spending better agar belanja lebih efisien dan efektif untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi sekaligus peningkatan kesejahteraan. Sementara itu, defisit fiskal diperkirakan berada pada kisaran 2,45-2,82 persen  PDB.

 

“Kami optimistis, dengan kerja keras dan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi serta komitmen untuk melakukan terobosan kebijakan, diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas,” kata Menteri Keuangan.

 

Pembahasan RAPBN 2025 antara Pemerintah dengan DPR yang akan dimulai di awal Juni 2024, untuk menghasilkan UU APBN 2025 di akhir September atau awal Oktober 2024. Menteri Keuangan mengharapkan adanya dukungan, masukan, dan pandangan dari DPR dalam pembahasan pada Pembicaraan Pendahuluan dalam rangka Penyusunan RAPBN 2025. Ia juga mengajak seluruh pihak untuk berkolaborasi dengan kuat menuju Indonesia Emas 2045.