Pengamat Menyebut Rencana Deklarasi Ganti Presiden 2019 Lebih Baik Tidak Dilakukan
Jakarta – Pengamat politik angkat bicara terkait adanya rencana deklarasi Komite Persatuan Nasional Ganti Presiden 2019 oleh beberapa ormas.
Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie mengatakan bahwa di negara demokrasi semua bisa dilakukan, termasuk memunculkan gerakan ganti Presiden 2019. Namun, hal tersebut harus jelas keinginan dan kebutuhan dari gerakan ganti Presiden serta tidak membuat kegaduhan.
Gerakan ganti Presiden jangan didasarkan pada faktor emosi belaka dan ditunggangi kepentingan politik hingga membuat sebuah deklarasi ganti Presiden. Jika gerakan ganti Presiden didasari sakit hati maka lebih baik tidak dilakukan.
“Jangan hanya faktor emosi belaka dan ditunggangi kepentingan politik hingga membuat sebuah deklarasi ganti presiden. Kalau murni tanpa ditunggani Monggo aja. Yang penting disiplin, terarah dan teratur serta tidak buat gaduh,” ujar Jerry kepada Harian Terbit, Senin (2/7).
Senada dengan Jery, pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM), Silvanus Alvin juga mengungkapkan bahwa deklarasi gerakan ganti Presiden sah-sah saja, namun harus diwaspadai bahwa gerakan tersebut berpotensi memecah bangsa karena akan ada kubu yang berbeda.
Oleh karena itu, lanjut Silvanus, setiap Pilpres warga jangan mau dipecah belah karena yang dirugikan bangsa Indonesia.
Ratusan ormas yang ingin deklarasikan gerakan ganti Presiden harus melihat jauh kedepan bagaimana mereka bersikap dihadapan warga yang berbeda pilihan.
Sumber
Pengamat politik Indonesian Public Institute (IPI), Jerry Massie mengatakan bahwa di negara demokrasi semua bisa dilakukan, termasuk memunculkan gerakan ganti Presiden 2019. Namun, hal tersebut harus jelas keinginan dan kebutuhan dari gerakan ganti Presiden serta tidak membuat kegaduhan.
Gerakan ganti Presiden jangan didasarkan pada faktor emosi belaka dan ditunggangi kepentingan politik hingga membuat sebuah deklarasi ganti Presiden. Jika gerakan ganti Presiden didasari sakit hati maka lebih baik tidak dilakukan.
“Jangan hanya faktor emosi belaka dan ditunggangi kepentingan politik hingga membuat sebuah deklarasi ganti presiden. Kalau murni tanpa ditunggani Monggo aja. Yang penting disiplin, terarah dan teratur serta tidak buat gaduh,” ujar Jerry kepada Harian Terbit, Senin (2/7).
Senada dengan Jery, pengamat politik dari Universitas Bunda Mulia (UBM), Silvanus Alvin juga mengungkapkan bahwa deklarasi gerakan ganti Presiden sah-sah saja, namun harus diwaspadai bahwa gerakan tersebut berpotensi memecah bangsa karena akan ada kubu yang berbeda.
Oleh karena itu, lanjut Silvanus, setiap Pilpres warga jangan mau dipecah belah karena yang dirugikan bangsa Indonesia.
Ratusan ormas yang ingin deklarasikan gerakan ganti Presiden harus melihat jauh kedepan bagaimana mereka bersikap dihadapan warga yang berbeda pilihan.
Sumber
No comments: