Sejumlah Kebijakan Populis Jokowi untuk Rakyat

Pemerintah Presiden Joko Widodo kerap memunculkan kebijakan yang selalu mengejutkan untuk kebaikan dan kemajuan bangsa kedepannya. Kebijakan itu kian populis. Itu artinya masyarakat kini semakin percaya dan mengapresiasi kinerja Jokowi selama menjabat sebagai orang Nomor Satu di Negeri ini.

Sebab Presiden Jokowi melakukan kebijakan yang berpihak langsung kepada rakyat kebanyakan, bukan pada elit ataupun pemerintahan.

Di tahun politik ini Pemerintah Jokowi akan tetap mengeluarkan kebijakan populis. Lalu apa saja kebijakan itu?

Dari data yang dihimpun, setidaknya penerima dan dana PKH bertambah, dari yang semula 10 persen menjadi 15-20 persen dari total pengeluaran rumah tangga.

Kemudian pemerintah mampu menahan tarif BBM dan listrik untuk tidak naik hingga tahun 2019 mendatang dalam rangka menjaga daya beli masyarakat.

Selain itu itu pemerintah juga menambah jumlah premium dan kembali memasoknya di wilayah Jawa, Madura dan Bali (Jamali).

Bahkan dengan kebijakan tersebut, kenaikan harga BBM non subsidi saat ini harus dengan persetujuan pemerintah, dimana sebelumnya hanya mengikuti harga pasar dunia. Hal ini dilakukan untuk dapat mengendalikan inflasi.

Selain itu demi memperhatikan pengguna jalan di jalur bebas hambatan, Pemerintah menurunkan tarif tol khususnya di jalur baru hingga 15-20 persen.

Dan terakhir yang cukup membahagiakan Jokowi memutuskan untuk menambah komponen THR bagi PNS dan untuk pertama kalinya pensiunan PNS juga mendapatkan THR.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan melayani aduan warga di Balai Kota DKI