Melongok Keberhasilan Jokowi dari Infrastruktur, Lapangan Pekerjaan Hingga Kemiskinan Menurun
Sejak awal pemerintahan Presiden Joko Widodo berkomitmen membangun
infrastruktur di Indonesia. Pembangunam infrastruktur itu terus digenjot
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
Berangkat dari semboyan Presiden Jokowi yakni, “Membangun Dari
Pinggiran”, kini pembangunan infrastruktur yang digaungkan Presiden
Jokowi semakin tak terbendung.
Jika pada pemerintahan terdahulu, pembangunan nasional kesannya
selalu berorientasi Jawa-sentris, maka Jokowi menghilangkan dikotomis
itu. Jokowi melakukan pembangunan dengan orientasi Indonesia–sentris.
Dengan begitu, tidak ada lagi daerah yang di anak emaskan atau di
anak tirikan. Sebab kini pembangunan disamaratakan, sesuai kebutuhan dan
potensi di tiap daerah.
Tercatat bahwa antara tahun 2014-2016, pemerintah telah mempercepat
pembangunan jalan nasional sepanjang 2.225 kilometer, jalan tol
sepanjang 132 kilometer dan jembatan sepanjang 16.246 meter atau 160
jembatan.
Bahkan Jokowi menegaskan, di bawah pemerintahannya, kereta api bukan
hanya milik Pulau Jawa. Tapi juga ada di Pulau Sumatera, Kalimantan dan
Sulawesi. Tahun 2015 lalu, pemerintah telah membangun jalur rel kereta
api sepanjang 179,33 kilometer spoor.
Pemerintah juga membangun kereta untuk transportasi perkotaan.
Misalnya Mass Rapid Transit (MRT), Light Rail Train (LRT) dan commuter
line. Terkhusus mengenai tol laut, pemerintah telah menetapkan 24
pelabuhan sebagai Simpul Jalur Tol Laut. Sebagai pendukung infrastruktur
pendukung, ikut dibangun 47 pelabuhan nonkomersil.
Target pemerintah adalah sudah terbangun 100 pelabuhan pada 2019.
Pemerintah juga akan menyiapkan kapal-kapalnya, yaitu sebanyak 3 kapal
pada 2015 dan 30 kapal pada 2016.
Di sektor penerbangan, Jokowi juga mengklaim mempercepat
pembangunannya. Tahun 2016, sebanyak sembilan bandara dikembangkan
sehingga memiliki standar yang lebih tinggi. Sebanyak 6 bandara di
antaranya resmi beroperasi. Sementara itu, terkait penyediaan listrik,
pemerintah menargetkan realisasi program 35.000 megawatt.
Percepatan pembangunan infrastruktur konektivitas demi pemerataan di
seluruh Indonesia terus dilakukan. Termasuk pembangunan Jalan Trans
Papua yang ditargetkan dapat tersambung seluruhnya pada 2018-2019
mendatang.
Jalan Trans Papua dirancang sepanjang 4.330,07 kilometer. Hingga
akhir tahun 2016, sudah tembus 3.851,93 kilometer. Sementara untuk
pembangunan jalan baru di Jalan Trans Papua tahun 2016 mencapai 231,27
kilometer, untuk tahun 2017 akan ada penambahan jalan baru 143,35
kilometer.
Menteri PUPR, Basuki Hadimulio, menuturkan, salah ruas jalan yang
menjadi fokus Kementerian PUPR adalah yang menghubungkan wilayah
pegunungan Wamena-Habema-Kenyam-Mamugu sepanjang 278,6 kilometer yang
ditargetkan tersambung tahun ini.
Terkait Jalan Perbatasan Papua dengan total panjang 1.098,2
kilometer, telah ditangani hingga tahun 2016 sepanjang 884,3 kilometer.
Sedangkan tahun 2017 akan dibangun 8 kilometer jalan baru, sehingga
hingga akhir tahun 2017 ditargetkan 892,3 kilometer sudah tembus.
Sedangkan untuk pembangunan infrastruktur di NTT meliputi pembangunan
bendungan untuk irigasi, jalan raya, bandara dan pelabuhan laut. Jalan
lingkar luar perbatasan atau dikenal dengan istilah “Sabuk Merah”,
mencapai 177 kilometer. Juga pembangunan Pos Lintas Batas Luar Negeri
dibangun fisiknya.
Total bendungan baru yang akan dibangun berjumlah 49 bendungan dan 7
di antaranya ada di NTT. Sementara daerah lainnya, rata-rata hanya
dibangun 2-3 bendungan.
Sementara itu, untuk tahun 2017, Propinsi NTT mendapat kucuran dana
untuk pembangunan infrastruktur senilai 2,7 Triliun. “Dana pembangunan
infrastruktur tahun anggaran 2017 untuk sektor pekerjaan umum dan
perumahan rakyat mengalami peningkatan yang sangat signifikan jika
dibandingkan tahun 2016 yang hanya sekitar Rp800 miliar,” Ujar Kepala Dinas PUPR NTT, Andre W Koreh di Kupang.
Pembangunan infrastruktur yang masif ini mendapat reaksi beragam dari
masyarakat. Ini suatu hal yang wajar, sebab infrastruktur adalah bentuk
pembangunan yang berorientasi fisik. Bisa dilihat bentuk nyata. Oleh
karenanya, menjadi wajar jika kemudian Jokowi mendapat pujian untuk itu.
Pemerintah Ciptakan Lapangan Pekerjaan Selain infrastruktur, Pemerintah juga fokus pada penciptaan lapangan
kerja. Sesuai dengan janji kampanyenya terdahulu, Jokowi berjanji bakal
menciptakan 2 juta lapangan kerja setiap tahun.
Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri mengatakan, Presiden Jokowi
telah memenuhi janji kampanye Pilpres 2014 soal penciptaan lapangan
kerja.
“Pertumbuhan lapangan kerja atau penyediaan lapangan kerja di
Indonesia setiap tahunnya itu selalu lebih dari 2 juta,” ungkap Hanif di
Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa
(24/4/2018).
Pada tahun 2015 lapangan kerja di Tanah Air bertambah 2,8 juta.
Kemudian di 2016 mencapai 2,4 juta lapangan kerja. Sementara sepanjang
tahun 2017 lapangan kerja yang tercipta menyentuh angka 2,6 juta.
Hanif memastikan, jutaan lapangan kerja yang dibuka tersebut untuk
rakyat Indonesia. Kalaupun sejumlah lapangan kerja diisi tenaga kerja
asing (TKA), jumlahnya tidak terlalu signifikan.
“Jadi lapangan kerja ini yang tercipta ini tentunya semuanya adalah untuk rakyat kita sendiri,” kata dia.
Angka Kemiskinan Turun Drastis
Setelah menciptakan lapangan kerja, Pemerintah tetap fokus pada
penurunan angka kemiskinan. Adapun faktor keberhasilan pemerintahan
Jokowi menurunkan angka kemiskinan ditopang
meningkatnya pendapatan masyarakat. Kemampuan pemerintahan Jokowi
mengendalikan harga kebutuhan pokok dan penyediaan kebutuhan pokok
masyarakat.
Selama empat tahun terakhir tren angka kemiskinan cenderung terus
terjadi penurunan, artinya pemerintahan di era Jokowi berhasil
mengurangi angka kemiskinan cukup signifikan melalui berbagai program
stimulus ekonomi.
Ketua Umum Forum Intelektual Studi Untuk Indonesia (FIS UI) Asri Hadi
mengemukakan, selama memimpin Indonesia, pemerintahan Presiden Joko
Widodo telah berhasil mengentaskan kemiskinan. Berdasarkan data Badan
Pusat Statistik (BPS), angka kemiskinan di Indonesia tren nya cenderung
turun cukup signifikan.
Terakhir pada Maret 2018 jumlah penduduk miskin tercatat hanya
tinggal 25,95 juta orang atau 9,82% turun dari tahun 2017 tercatat 27,77
juta atau 10,64% .
Menurut Asri, berdasarkan data BPS per Maret 2018 jumlah orang miskin
tercatat 25,95 juta. Jumlah ini terus menurun sejak periode 2002 lalu.
BPS mencatat per Maret 2018 jumlah orang miskin di Indonesia
mengalami penurunan sebesar 633.000 menjadi 25,95 juta dari kondisi
September 2017 yang sebesar 26,58 juta.
Sementara itu, Pemerintah juga berhasil menurunkan angka kemiskinan
pada level single digit yaitu 9,82 persen melalui berbagai program pro
rakyat.
Sampai hari ini, Pemerintah terus berkomitmen menerapkan Program BBM
Satu Harga untuk menciptakan keadilan sosial dan ekonomi bagi seluruh
masyarakat, dimana tahun 2018 ditargetkan pendirian 73 titik penyalur
BBM Satu Harga.
Pada tahun 2017, sebanyak 57 titik BBM Satu Harga telah dibangun dan
sejak 2016 Pertamina sudah mengoperasikan 38 penyalur BBM Satu Harga.
Pemerintah menargetkan lembaga penyalur BBM Satu Harga di 159 lokasi
pada akhir 2019 dengan berfokus pada daerah 3T (Terdepan, Terluar dan
Tertinggal).
No comments: