Gerindra dan PKS Abaikan Warga DKI Jakarta Demi Kekuasaan
Jakarta – Partai Gerindra dan PKS di DKI Jakarta masih berseteru menentukan Wagub pengganti Sandiaga Uno.
Gerindra dan PKS ternyata hanya fokus kepada kekuasaan dan materi serta
cenderung mengenyampingkan kepentingan warga DKI karena perebutan
jabatan Wagub yang tak kunjung usai menghambat jalannya roda
pemerintahan.
Direktur Komunikasi LAPI Odorikus Holang meminta agar PKS dan Gerindra segera mengakhiri drama tersebut.
Holang meniali, drama wagub DKI berhasil menyita perhatian publik. Ia
menyebut, pembahasan APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2019 jangan sampai
terlupakan.
“Gerindra dan PKS sebaiknya hentikan drama soal perebutan kursi DKI II.
Jangan selalu membuat drama dengan membarengi proses pembahasan APBD
DKI,” ucap Holang kepada wartawan, Rabu (21/11) malam.
Sementara itu, dia menyarankan agar publik jangan terkecoh dengan
lamanya proses penetapan penghuni kursi DKI II tersebut. Menurutnya yang
terpenting saat ini adalah proses pembahasan APBD DKI Jakarta.
“Itu yang harus kita ‘pelototi’, masih ingat kan saat Ahok ungkap
anggaran siluman yang pernah terjadi pada RAPBD tahun 2015, kita bukan
menuding tapi itu menjadi pelajaran bagi publik,” tandasnya.
Perseteruan Gerindra dan PKS di DKI Jakarta tanda perpecahan koalisi dan
tidak adanya perhatian kepada masyarakat. Gerindra dan PKS seharusnya
mengakomodasi kepentingan masyarakat, bukan mengutamakan kepentingan
parpol. Prabowo Subianto selaku Ketum Gerindra sampai sekarang belum
memberikan instruksi mengenai pengganti Sandiaga Uno sehingga Prabowo
gagal mengambil peran selaku pimpinan Parpol.
Sebelumnya, Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI)
Jerry Massie menilai ada sandiwara politik dari PKS dan Gerindra. Jerry
menduga, kedua partai akan terus bersandiwara hingga pilpres 2019 nanti.
Tentu saja, warga Jakarta yang dirugikan.
“Seperti ada unsur kesengajaan atau sebuah sandiwara politik yang
dimainkan sampai tahun depan. Saya curiga mereka menunggu hasil Pilpres
baru diumumkan, siapa yang jadi wakil gubernur,” kata dia.
Dia curiga, kalau pun kemudian koalisis Prabowo-Sandiaga kalah di
Pilpres, maka Sandiaga akan kembali lagi menjadi wakil gubernur.
Menurut Jerry, jika skenario itu terjadi, sungguh tidak etis. Alhasil,
sudah seharusnya Gerindra dan PKS segera menunjuk siapa pengganti
Sandiaga. Pasalnya, Jakarta memerlukan perbaikan dan percepatan
pelayanan publik.
“Kalau Sandiaga kalah bisa saja dia balik menjadi wagub DKI Jakarta.
Sudah seharusnya dipercepat jangan tunggu sampai tahun depan,” ujar dia.
Dia menilai PKS dan Gerindra tak boleh terus bersandiwara karena
perilaku itu sejatinya merusak demokrasi sekaligus merugikan warga DKI
Jakarta. Karena kinerja gubernur tak akan pernah maksimal jika tidak
didukung oleh wakil gubernur.
“Kan DPRD dan partai koalisi juga sangat menentukan. Bagi saya Anies
akan menuruti saja siapa yang akan ditunjuk mendampinginya,” katanya.
Dia pun mengaku tak habis pikir pemilihan Wagub DKI ini diulur-ulur. Ini
menunjukan bahwa ada lobi-lobi kepentingan kekuasaan dan bagi-bagi
antara PKS dan Gerindra.
No comments: