Drama Perusakan Baliho Sandiwara Partai Demokrat Pulihkan Kepercayaan Rakyat

Pro kontra pernyataan Wakil Sekjen Partai Demokrat Andi Arief yang menuduh pelaku perusakan baliho dan spanduk Partai Demokrat Di Pekanbaru, Riau adalah kader PDIP masih jauh dari kenyataan.

Berbagai usaha Partai Demokrat untuk menyembunyikan cacat permanen partainya berupa kasus korupsi elitnya secara berjamaah, dan penanganan karhutla di Riau yang berlarut-larut di era kepemimpinan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai Presiden RI ke 6 membuat mereka semakin getol menggoreng isu perusakan baliho tersebut ke arah politis.

“Cerita yang sebenarnya dan motif di balik insiden perusakan atribut SBY dan Demokrat telah diketahui banyak pihak, baik di Riau sendiri maupun di seluruh Indonesia, Partai Demokrat sendiri sudah mengantongi bukti dari investigasi,” demikian kata Andi Arief kepada wartawan Senin (17/12).

Bahkan Andi Arief yang pernah terkenal dengan kasus uang kardus Rp 500 Miliar dari cawapres no urut 02 Sandiaga Uno kepada masing-masing partai pendukung PKS dan PAN tersebut meramalkan Jokowi akan kalah bila tidak menuntaskan kasus tersebut.

Pihak kepolisian sendiri telah bergerak cepat dalam mengusut kasus yang mulai sarat dengan nuansa politis tersebut.

Hingga saat ini Polda Riau telah menetapkan tiga orang pelaku perusakan sebagai tersangka. Kepolisian juga terus memburu siapa dalang sebenarnya pengrusakan baliho dan spanduk Demokrat tersebut.

Pasalnya, berdasarkan keterangan tersangka, ia hanya melayani pesanan untuk merusak baliho dengan dijanjikan upah Rp 150 ribu.

“Ya, ada seseorang, itu yang masih dalam penyelidikan,” ujar Kapolda Riau Irjen Widodo Eko Prihastopo kepada wartawan di Mapolda Riau, Jl Sudirman, Pekanbaru.

Meski demikian, polisi tetap meminta masyarakat tidak terprovokasi. Warga juga diminta tidak terpancing kabar-kabar hoax yang beredar di media sosial.

“Waspada, cermat, dan pandai masyarakat melihat pemberitaan ini bisa dipertanggungjawabkan atau bohong belaka,” kata Widodo.

Tuduhan Andi Arief terhadap keterlibatan Polisi dalam kasus pengrusakan tersebut dibantah keras oleh Kapolda Riau.

“Saya katakan tidak ada itu. Hati-hati mengatakan pendapat jika tidak ada buktinya,” kata Kepala Polda Riau Inspektur Jenderal Widodo Eko Prihastopo di Pekanbaru, Senin, 7 Desember 2018.

Kapolda mengatakan hal itu saat menjawab pertanyaan wartawan terkait salah satu cuitan Andi Arief melalui akun Twitter pribadinya yang menyebut adanya informasi keterlibatan Polda dalam insiden perusakan atribut Demokrat di Pekanbaru pada Sabtu, 15 Desember 2018.

Menurut Widodo, seseorang tidak boleh menduga-duga jika tidak ada bukti. Sebab, akan ada konsekuensi hukum jika hal tersebut dilakukan.

“Dugaan boleh dilakukan selama itu ada bukti. Kami tentunya sebagai warga masyarakat tidak boleh menduga, berandai-andai. Hati-hati, ada sanksi hukumnya,” kata Widodo.

Jajarannya, lanjut Widodo, tidak ada yang terlibat dalam kasus perusakan. Yang jelas, saat ini Polda Riau telah menetapkan seorang tersangka perusakan atribut Demokrat di Pekanbaru. Tersangka berinisial HS, 22 tahun, sudah ditahan di Polres Kota Pekanbaru.

Selain HS, Kapolda juga mengatakan, jajarannya turut menetapkan dua tersangka perusakan atribut partai lainnya.

Bedanya, dalam perkara ini kedua tersangka berinisial KS dan MW ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara perusakan atribut PDI Perjuangan di wilayah Tenayan Raya, Pekanbaru.

Ketiga tersangka dari dua perkara, kata Widodo, seluruhnya ditangani Polres Kota Pekanbaru dan dilakukan penahanan karena ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Mereka dijerat dengan Pasal 170 KUHP Jo 406 tentang Perusakan.

“Dari dua kasus itu, dua TKP (tempat kejadian perkara) itu. Kami tetapkan tiga tersangka. HS di Jalan Sudirman. Kemudian Ks dan MW di Jalan Tenayan Raya,” katanya.

Bantahan juga disampaikan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto. Menurut Hasto, tidak ada pengurus maupun anggota partainya menjadi dalang pengrusakan bendera Demokrat di Pekanbaru, seperti yang dituduhkan Andi Arief. “Kalau ada yang mengatakan di Pekanbaru sana, kami dituduh merusak bendera Demokrat, itu bukan karakter PDI Perjuangan,” kata Hasto Kristiyanto.

Bahkan Hasto menantang pihak Partai Demokrat agar menyelesaikan kasus tersebut dalam koridor hukum yang berlaku, agar proses penyelesaian perkara tersebut tidak melebar dan menjadi tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan bahkan menjadi fitnah.

Untuk itu, Hasto menyebut tidak terdapat keuntungan untuk PDI Perjuangan apabila merusak atribut Partai Demokrat.

Politikus asal Yogyakarta itu percaya para kader PDI Perjuangan bertanggung jawab dan tidak akan melakukan hal semacam itu.

“Kader-kader PDI Perjuangan saya berani bertanggung jawab punya disiplin. Kami bukan kader yang suka merusak atribut orang lain karena kami punya sikap dan perilaku kader partai,” ujarnya.

Menurut dia, tuduhan tersebut terlalu dini untuk disampaikan dan pihaknya meminta aparat kepolisian untuk menegakkan aturan main terkait dengan kemungkinan adanya penyusup yang mengaku sebagai kader partai berlambang banteng itu.

Ketika kantor PDI Perjuangan diserang, kata dia, pihaknya menempuh jalur hukum, bukan bertelenovela karena ingin membangun semangat tidak langsung menyalahkan pihak lain.

“Kami ingin menegaskan bahwa PDI Perjuangan dan Demokrat meskipun kami banyak berbeda, ada kesamaan di dalam komitmen terhadap Pancasila dan NKRI,” ucap Hasto.

Sementara itu, politikus PDIP Kapitra Ampera tak terima dengan tuduhan bahwa partainya oknum dibalik pengrusakan atribut Partai Demokrat maupun gambar ketua umumnya Susilo Bambang Yudhoyono di Pekanbaru.

“Apa yang disampaikan SBY kami menolak sangat keras, kami tidak pernah melakukan perbuatan yang disinyalir dilakukan oleh PDIP tentang adanya pencopotan atribut SBY dan Demokrat,” kata Kapitra.

Ia menjelaskan, PDIP tidak mempunyai permasalahan dengan SBY karena yang bersangkutan bukan calon legislatif maupun presiden. Pihaknya dalam berpolitik mengedapankan sikap santun dan bermartabat, tidak hanya dalam omongan tapi pada praktik sehari-hari.

Kapitra melihat SBY mengajak orang berpolitik dengan santun tapi apa yang dilakukannya tidak santun. Pasalnya Presiden Joko Widodo jauh-jauh hari sudah punya agenda kenegaraan, tapi di tempat kegiatan orang nomor satu tersebut banyak atribut Partai Demokrat dan SBY.

“Secara etika itu sangat memalukan, secara bijak itu tidak bijak, sebagai orang besar dia harus mampu menata diri untuk berjiwa besar. Dia harus bijak, kalau dia ingin datang ke sini dipercepat atau ditunda supaya tidak terjadi hal yang tidak diinginkan,” ujarnya.

Menurutnya orang PDIP yang dituduh melakukan pesanan atas perusakan atribut belum tentu pengurus, bisa saja simpatisan.

Selain itu kasus di Riau ini telah mendapat atensi langsung dari Menko Polhukam Wiranto. Wiranto meminta perkara ini diusut tuntas. Namun di sisi lain, dia berharap kasus ini tak mengganggu persiapan pemilu.

“Jangan sampai ini mengganggu persiapan pemilu yang sudah bagus, jangan sampai mengganggu indeks demokrasi atau istilahnya indeks kerawanan demokrasi yang sudah mulai kita kelola dengan baik,” kata Wiranto usai rapat bersama Mendagri Tjahjo Kumolo dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian hari ini.

Wiranto juga mengapresiasi langkah cepat kepolisian untuk mengusut dan menuntaskan kasus perusakan alat peraga kampanye (APK) tersebut yang memang berdampak pidana kepada pelakunya.

“Ternyata Pak Kapolri cepat sekali sudah usut itu (kasus perusakan baliho), dan itu dari oknum tertentu, dari partai tertentu,” kata Wiranto, Senin (17/12) kemarin.

Pelakunya, disebut Wiranto, berasal dari partai tertentu. Kemudian Wiranto menyebut nama dua partai itu, yakni PDIP dan Partai Demokrat. Namun perbuatan perusakan tidak atas perintah partainya. Semua pelaku akan ditindak sesuai dengan hukum.

“Baik partai PDIP maupun Partai Demokrat, udah ditangkap mereka itu tidak atas perintah, tidak atas kebijakan pimpinan partai politik, tetapi karena ada unsur koordinasi tidak mematuhi aturan dan perintah. Mereka melakukan inisiatif untuk dapatkan pujian dan pahala, tetapi ternyata tindakannya salah. Ini Presiden sudah sangat menyesalkan ini. Saya pun sudah minta usut tuntas. Siapa pun pelakunya kita tindak secara hukum,” tutur Wiranto.

Sebagaimana diketahui, puluhan atribut Demokrat yang terpasang di Jalan Sudirman, Pekanbaru, dirusak dan ada pula yang dibuang pada Sabtu (15/12) dini hari. Atribut ini dipasang sebagai bentuk sambutan terhadap kedatangan SBY dalam acara pelantikan pengurus cabang Demokrat.

Adapun pelaku diketahui bernama Heryd Swanto (22). Pelaku diamankan di Jalan Sudirman, Pekanbaru, Sabtu (15/12) sekitar pukul 01.45 WIB. Dari lokasi, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa tiang bambu dan kayu, potongan sobekan baliho, dan pisau cutter.

Warga siber pun menanggapi polemik berkepanjangan dari peristiwa perusakan APK tersebut. Pegiat media sosial Denny Siregar menyesalkan tudingan itu tertuju pada Jokowi. Padahal belum ada pernyatan resmi dari polisi terkait siapa yang menjadi pelaku.

Denny justru menduga pelaku dari perusakan atribut Demokrat itu datang dari partai koalisi mereka yakni orang-orang Prabowo Subianto. Lantaran kesal Demokrat tak all out dukung Prabowo di Pilpres 2019.

“Kenapa ketika spanduknya rusak, @SBYudhoyono langsung menyalahkan @jokowi ya ? Kenapa gak salahkan @prabowo yang mungkin saja marah karena @PDemokrat tidak berperan apa-apa sebagai koalisi,” tulis Denny di akun Twitternya, Minggu (16/12).

Sumber : https://bidikdata.com/drama-perusakan-baliho-sandiwara-partai-demokrat-pulihkan-kepercayaan-rakyat.html