Pemberantasan Terorisme Fokus Deradikalisasi Khas Terobosan Indonesia
Upaya pemberantasan terorisme yang dimotori oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo Dan Wapres Jusuf Kalla dinilai berhasil, tidak hanya dalam hal penindakan, penguatan peraturan perundang-undangan, namun juga upaya deradikalisasi para pelaku terorisme.
Berbeda dengan negara lain yang menggunakan pendekatan hard approach dalam menanggulangi terorisme, Indonesia memiliki sebuah pendekatan lain, yakni pendekatan soft approach berupa Deradikalisasi.
Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), selama tiga tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Jusuf Kalla, program Deradikalisasi telah berhasil membina sebanyak 999 mantan teroris, yang terdiri dari 266 orang di dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) dan 733 orang di luar lapas.
Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan tema “Negara Hadir Mewujudkan Rasa Aman Melalui Perwujudan Stabilitas Politik dan Keamanan, Keadilan Hukum, dan Pemajuan Kebudayaan”, yang berlangsung di Gedung Bina Graha, Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Kamis (19/10).
“Kami menggunakan soft aproach dengan cara-cara yang lebih manusiawi, dengan cara-cara cerdas, yakni mereka (mantan teroris) dididik kembali dan dibina kembali, pada akhirnya dimasyarakatkan kembali,” terang Menko Polhukam Wiranto.
Pada forum yang dibuka oleh Kepala KSP Teten Masduki dan dimoderatori Juru Bicara Kepresidenan Johan Budi itu, Menko Polhukam Wiranto pun mengungkapkan terdapat lima program yang dijalankan terkait Deradikalisasi.
Adapun kelima program tersebut antara lain pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan wawasan keagamaan, pembinaan life skill, pengawasan dan pendampingan mantan teroris, dan pembinaan kewirausahaan.
Salah satu kelebihan dari program Deradikalisasi ini adalah bahwa Pemerintah tidak hanya membina mantan teroris, tetapi juga merangkul mereka untuk ikut terlibat sebagai Pembina program Deradikalisasi dan proaktif melawan penyebaran paham radikal di lingkungan masyarakat.
“Terdapat partisipasi aktif 50 eks (mantan) teroris dalam program pencegahan dan Deradikalisme, di mana mereka menjadi pembina sesama mantan teroris dan pelaku aktif melawan terorisme,” ujarnya.
Turut hadir sebagai pembicara dalam forum hasil kerja sama antara KSP dan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) tersebut antara lain Menhan Ryamizard Ryacudu, Menkumham Yasonna H Laoly, Menteri PANRB Asman Abnur, Sekjen Kemenag H Nur Syam, Mendikbud Muhadjir Effendy, Mendagri Tjahjo Kumolo, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, Kasum TNI Laksdya Didit Herdiawan, Wakil Jaksa Agung Bambang Waluyo, Sestama BNPT Mayjen TNI R Gautama Wiranegara, dan Kepala BNPB Willem Rampangilei.
Beberapa kesaksian yang dapat direkam tentang apresiasi upaya deradikalisasi di Indonesia ini antara lain datang dari Mantan Kombatan Jamaah Islamiyah (JI) Ali Fauzi. Ali mengatakan, rangkaian teror yang terjadi belakangan ini tidak bisa menjadi barometer sukses tidaknya deradikalisasi yang dilakukan pemerintah.
“Aksi di Surabaya jangan jadi barometer. Saya pribadi mengagumi deradikalisasi berjalan cukup baik. Indikasinya banyak mantan napiter mau bertemu BNPT dan berdiskusi,” kata Ali kepada Medcom.id, Selasa, 15 Mei 2018.
Menurutnya, BNPT telah berjasa dengan deradikalisasi ratusan mantan napiter. Hal ini merupakan kemajuan jika dibanding empat atau lima tahun lalu. Karena para mantan napiter ini merasa dirangkul.
“Ada semacam kepercayaan atau trust, dari mantan napiter,” kata Ali.
Pria yang sekarang bergerak di Yayasan Lingkar Perdamaian ini juga menggarisbawahi kemajuan deradikalisasi. Menurutnya, yang paling mencolok yakni adalah jumlah aksi teror yang cenderung menurun. Dari kurun waktu 2016 sampai 2018, peristiwa teror bisa dikatakan lebih jarang.
“Kalau 2014 sampai 2015 itu sering. Ada penembakan polisi, pembacokan. Ini jadi barometer bahwa deradikalisasi itu maju,” tegas Ali.
No comments: