KPK Kembali Memprovokasi Rakyat dengan Menuduh Pemerintah-DPR Berkonspirasi

Permainan sandiwara KPK kian hari makin tidak bermutu saja. Seolah-olah KPK hanya satu-satunya lembaga yang paling bersih.

Gaya KPK pun semakin seronok dengan mempertontonkan kelucuannya yang belum lama ini menutup logo KPK dengan kain hitam dan mengerahkan pegawai untuk menolak revisi UU KPK yang diinisiasi oleh DPR.

Apalagi melihat kelakuan KPK dalam melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap pejabat negara, kepala daerah, termasuk anggota legislatif yang melakukan kejahatan luar biasa alias korupsi.

Namun, miris juga ketika melihat para tersangka koruptor tersenyum-senyum dan melambaikan tangan kepada wartawan usai terciduk.

Dalam setiap kesepatan KPK bahka selalu memanfaatkan LSM dan meedia untuk menggiring opini bahwa lembaga antirasuah itu terdzolimi. Dan sekarang pimpinan KPK yang kemarinmalah menuding Pemerintah dan DPR berkonspirasi.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo sudah mengirimkan surat presiden (Surpres) terkait revisi UU KPK di DPR. Atas surat itu, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif meminta bertemu dengan DPR dan pemerintah.

“Pimpinan KPK akan minta bertemu dengan Pemerintah dan DPR karena kami tidak mengetahui pasal-pasal mana saja yang akan direvisi?” kata Laode kepada wartawan, Rabu (11/9/2019).

Menurut dia, DPR dan pemerintah sedang berkonspirasi untuk melucuti kewenangan lembaga tanpa berkonsultasi. Hal tersebut kata dia bukan adab yang baik.

“Ini preseden buruk dalam ketatanegaraan Indonesia, dimana DPR dan Pemerintah berkonspirasi diam-diam untuk melucuti kewenangan suatu lembaga tanpa berkonsultasi atau sekurang-kurangnya memberitahu lembaga tersebut tentang hal-hal apa yang akan direvisi dari undang-undang mereka. Ini jelas bukan adab yang baik,” kata Laode.

KPK, lanjut Laode menyesalkan sikap DPR dan pemerintah yang seolah-olah menyembunyikan pembahasan revisi UU KPK. DPR dan pemerintah disebutnya tidak ada transparansi.

Pernyataan Laode merupakan penyerangan terhadap kehormatan serta kredibilitas Pemerintah. Tidak sepantasnya sebagai pimpinan KPK menyerang nama baik Pemerintah tanpa bukti yang jelas, seolah-olah KPK adalah lembaga paling bersih dan paling independent, padahal KPK berpihak kepada kepentingan kelompoknya dalam mengusut kasus.

Boleh dikatakan Laode tengah sakit hati karena tidak lolos seleksi Capim KPK sehingga mengeluarkan pernyataan provokatif dan tidak berdasar.

Sekali lagi mengapa tidak pantas? Sebab KPK adalah lembaga yang dibiayai oleh negara, namun dengan entengnya pimpinan KPK menuduh Pemerintah berkonspirasi dengan DPR.

Justru Pimpinan dan pegawai KPK lah yang berkonspirasi dan bersandiwara untuk memecah belah rakyat dan menggiring opini rakyat agar membela mati-matian KPK. Sebenarnya rakyat sedang dipermainkan oleh KPK demi kepentingannya mengatasnamakan pemenrantasan korupsi diperlemah.

Sumber