Benny Wenda Siap Bertemu Jokowi

Ketua Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat (ULMWP), Benny Wenda, menyatakan siap bertemu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan sejumlah syarat yang harus dipenuhi.

Salah satu persyaratan yang diajukan Benny adalah pertemuan itu harus membahas “tuntutan lama rakyat Papua Barat untuk menggelar referendum kemerdekaan atau penentuan nasib sendiri.”

“Saya harap dia (Jokowi) mau duduk bersama saya untuk mendiskusikan masa depan Papua Barat. Agar pertemuan yang tulus dapat terealisasi, Presiden Jokowi harus memperlihatkan bahwa dia serius menyelesaikan sumber masalah di Papua Barat. ULMWP akan mempertimbangkan pertemuan dengan Presiden ketika sejumlah syarat dilakukan,” kata Benny melalui surat elektronik, Senin (8/10).

Benny juga menuturkan pertemuan itu juga harus ditengahi pihak ketiga, seperti oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau negara lain yang disepakati.

Bahkan Benny menyatakan bahwa pertemuan dengan tokoh referendum Papua bisa terjadi jika Jokowi mau mengizinkan Komisaris Tinggi HAM PBB (OHCHR) untuk mengunjungi Papua Barat.

Selain itu, Benny juga mendesak pemerintah Indonesia menarik larangan bagi lembaga non-pemerintah (NGO) dan media internasional untuk masuk ke Papua.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo membuka pintu dialog dengan separatis di wilayah paling bergolak di Papua.

Presiden Jokowi menegaskan siap untuk bertemu aktivis Papua yang selama ini menuntut referendum kemerdekaan.

Tawaran itu, ternyata belum direspon. Kelompok sparatis Papua cukup berhati-hati dengan langkah yang diajukan pemerintah.

Pada dasarnya, kaum separatis memiliki kekhawatiran yang sama dengan penikmat Freeport. Ada banyak pihak bermain dan memanfaatkan situasi Papua, dipicu kemarahan warga asli yang menyadari mahasiswanya mendapatkan persekusi di tempat perantauan, maka kesempatan untuk mengangkat isu sensitif pun ditiupkan.

Tentunya, kesediaan Presiden Jokowi untuk bertemu dan berdialog dengan Benny Wenda adalah sebuah upaya bersama untuk menyelesaikan akar persoalan di Bumi Cenderawasih. Dialog tersebut hendaknya dilakukan melibatkan pihak ketiga yang independen, netral dan objektif dalam penyelesaian masalah.