Komitmen Jokowi Beri Kepastian Investasi
JAKARTA - Pernyataan Presiden Joko Widodo agar aparat hukum tidak mencari-cari kesalahan investor, pelaku usaha hingga BUMN agar iklim investasi dan usaha nasional dapat tumbuh dengan baik didukung penuh.
Dibutuhkan komitmen semua pihak guna mendukung program investasi yang baik bagi negara, agar ada kepastian dalam berusaha.
"Sinergi Kawal BUMN concern terhadap upaya-upaya untuk mendorong penguatan BUMN agar terus menjadi pilar pembangunan ekonomi nasional selain swasta," kata Peneliti Sinergi Kawal BUMN Willy Kurniawan dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (1/11/2019).
Para pelaku usaha dan investor di dalam negeri termasuk di dalamnya BUMN, banyak ketakutan terhadap aparat hukum.
"Apa yang menjadi komitmen Presiden Jokowi terhadap kepastian berinvestasi menurut kami harus didukung secara sungguh-sungguh," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan, dari pengalaman selama ini banyak program-program pemerintah yang justru terkendala oleh permasalahan hukum.
“Banyak masalah investasi yang antre tetapi karena kepastian hukumnya yang masih diragukan, mereka sudah buka pintu tetapi tidak bisa merealisasi investasinya,” kata Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, di Kantor Presiden, Jakarta.
Presiden menyampaikan, para pelaku usaha dan investor di dalam negeri termasuk di dalamnya BUMN, banyak ketakutan terhadap aparat hukum.
“Ini tolong jangan sampai terjadi lagi, dicari-cari kesalahan dikit-dikit sehingga program yang harusnya bisa kita selesaikan berhenti di tengah jalan, gara-gara memang banyak orang yang tidak senang terhadap pembangunan itu, misalnya pembangunan kilang minyak, refinery, banyak nggak senang karena memang banyak senang yang impor,” terang Presiden.
Menurut Presiden, banyak yang tidak senang terhadap pembangunan kilang minyak. Tetapi ia mengingatkan, bahwa untuk negara ini adalah sebuah keharusan sehingga neraca perdagangan, neraca transaksi berjalan bisa diperbaiki.
Untuk itu, Presiden Jokowi memerintahkan kepada Menkopolhukam, Kapolri, Jaksa Agung dan juga ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) agar hukum kita harus menjamin keberanian investor, pelaku-pelaku industri, kepada birokrasi dalam menjaga program-program pemerintah.
“Saya ngomong apa adanya, jangan sampai justru aparat hukum kita dibajak oleh para mafia sehingga program-program yang harusnya bisa kita lihat progresnya, perkembangannya menjadi tidak jalan karena ada pembajakan tadi,” jelas Presiden seraya mengemukakan, banyak pejabat pemerintah, BUMN, swasta yang berinovasi dalam menjalankan program-program strategis justru yang digigit seperti dilansir setkab.
“Ini hati-hati, ini akan saya balik yang saya gigit mereka, jangan sampai para mafia yang menggigit, menghadang program pembangunan, justru bebas berkeliaran, enggak ini harus kita balik,” tegas Presiden.
(dni)
No comments: