Wapres: Setiap Instansi Pemerintah Punya Aturan Cara Berpakaian

Jakarta – Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengatakan, rekomendasi Menteri Agama Fahrul Razi untuk melarang penggunaan cadar dan celana cingkrang di instansi pemerintah demi penegakan disiplin.

Menurut Ma’ruf, setiap instansi pemerintah memang memiliki aturan termasuk penggunaan dalam berpakaian.

“Masalah cadar itu kan mungkin ada keinginan supaya pemerintah ada aturannya. Pakaian seperti apa, tentara harus seperti apa, tentara perempuan, polisi perempuan, kemudian juga PNS seperti apa. Jadi itu dalam rangka disiplin saja. Penegakan disiplin,” kata Ma’ruf di Kantor Wapres, Jakarta, Jumat (1/11).

Ma’ruf tak menampik bahwa rekomendasi itu bertujuan mencegah radikalisme menyebar di instansi pemerintah. Menurutnya, radikalisme tak hanya ditunjukkan dengan gerakan separatis menggunakan senjata melainkan juga radikalisme ideologi.

“Intinya radikalisme itu kan ada kelompok yang memaksakan kehendak melalui kekerasan. Saya kira kalau itu dibiarkan akan merusak keutuhan bangsa,” katanya.

Rekomendasi larangan menggunakan cadar dan celana cingkrang sebelumnya disampaikan menag Fachrul Razi. Pelarangan cadar itu akan dikaji dan bakal dituangkan dalam peraturan menteri agama.

Wacana ini pun mendapat kritik dari sejumlah pihak. Rekomendasi itu dinilai terlalu mengurusi ranah privat pribadi yang bekerja di instansi pemerintah.

Pimpin Rapat Perdana

Ma’ruf hari ini mulai menjalankan tugasnya sebagai wakil presiden dengan memimpin rapat koordinasi perdana tentang percepatan penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju di Kantor Wapres, Jakarta.

Ma’ruf mengatakan, kemiskinan dan stunting merupakan permasalahan yang menjadi prioritas pembangunan pemerintah saat ini.

“Hari ini kita akan rapat penanggulangan kemiskinan dan pencegahan stunting yang jadi prioritas pembangunan kita. Stunting merupakan salah satu yang harus ditindaklanjuti,” ujar Ma’ruf saat membuka rapat.
Lihat juga: MUI Minta Tak Ada Larangan Cadar: Rok Mini Bagaimana?

Rapat kemudian digelar secara tertutup. Sejumlah menteri yang hadir yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Kesehatan Terawan, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Transmigrasi Abdul Halim Iskandar, Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo, Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki.

Dalam beberapa kesempatan, Ma’ruf kerap menyampaikan prioritas pencegahan stunting. Pihaknya menargetkan angka stunting di Indonesia bisa turun hingga 7 persen.

Ia memastikan penanganan stunting akan dikoordinasikan dengan beberapa institusi mulai awal 2020. *