Demokrat jangan Baper, Presiden Jokowi Tak Menyalahkan Rezim SBY Terkait Jiwasraya

Memang tak mudah mengelola negara ini. Terkhusus BUMN yang sudah lama menggurita kompleksitas kepentingannya. Dan sudah pasti, sebelum era Presiden Joko Widodo, dan bahkan pada periode pertama Jokowi, BUMN ibaratnya sudah seperti kanker. Apakah masih bisa dibenahi?

Sebelum Jokowi menjabat sebagai Presiden, persoalan di pemerintahan sebelumnya pasti juga banyak ditemukan masalah. Sebut saja contohnya masalah keuangan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Presiden Jokowi sempat menyebut masalah keuangan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya terjadi sejak 10 tahun yang lalu. Ia menyebut kasus ini merupakan masalah yang berat. Namun, ia yakin Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan mampu mengatasinya.

“Ini persoalan yang sudah lama sekali 10 tahun yang lalu, problem ini yang dalam tiga tahun ini kita sudah tahu dan ingin menyelesaikan masalah ini,” kata Jokowi di Balikpapan, Rabu(18/12/2019).

Pernyataan itu pun sontak mendapat tanggapan negatif oleh sejumlah politikus Partai Demokrat.

Sekjen Partai Demokrat Hinca Panjaitan meminta agar Jokowi memakai alasan sejarah dengan menyalahkan pemerintah sebelumnya terkait masalah keuangan di PT Asuransi Jiwasraya (Persero).

Hinca berharap semua pihak tak saling menyalahkan dalam kasus Jiwasraya. Menurut dia, hanya menghabiskan tenaga bila saling menyalahkan dalam persoalan tersebut.

Ia juga meminta Jokowi memerintahkan penegak hukum yang ada di bawah koordinasinya untuk bergerak menyelidiki.

“Data sudah ada. Penegak Hukum pun sepatutnya sudah bisa berjalan. Silakan tuan kejar & perintahkan, mengusut tuntas masalah ini. Syukur jika ‘ingin’ sudah ada. GAS,” kata Hinca dalam akun Twitter pribadinya @hincapandjaitan, Kamis (19/12).

Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) yang sudah 10 tahun berkuasa, pasti tahu banyak hal tentang BUMN. Dan bisa saja memberikan masukan ke Jokowi. Tapi kalau tersinggung dan tidak mau dibilang sebagai Presiden gagal mengangkat Indonesia jadi negara adil dan makmur, maka ini akan jadi pertanyaan tersendiri.

Terlepas dari semua masalah Jiwasraya, yang jelas persoalan tersebut harus tetap ditelusuri letak titik bobroknya dan apa yang menyebabkannya.

Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Shanti Purwono mengatakan Presiden Jokowi tak pernah menyalahkan pemerintah sebelumnya terkait masalah keuangan yang dialami PT Asuransi Jiwasraya (Persero). Termasuk mantan Presiden SBY yang juga Ketua Umum Demokrat.

Jokowi sebelumnya menyebut masalah Jiwasraya sudah terjadi sejak 10 tahun lalu, yang mana Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono menjabat sebagai Presiden ke-6 RI.

“Tidak ada yang menyalahkan pemerintah sebelumnya kok dalam statement Presiden Jokowi,” kata Dini saat dikonfirmasi, Kamis (19/12).

Dini mengatakan Jokowi hanya ingin menyampaikan fakta masalah yang membelit Jiwasraya itu sudah berlangsung lama. Menurutnya, masalah yang sudah lama terjadi itu tentu tak bisa diselesaikan dengan cepat.

“Karena situasinya cukup berat maka tidak realistis kalau dituntut bahwa persoalan ini dapat diselesaikan secara mudah dan seketika,” ujarnya.

Meski demikian, kata Dini, Jokowi tetap melakukan upaya untuk menyelesaikan masalah keuangan yang membelit perusahaan asuransi milik negara itu.

“Beliau telah memerintahkan Menkeu dan Menteri BUMN untuk segera mempelajari dan mencari solusi untuk kasus ini,” jelas Dini.

Seharusnya, Demokrat tidak terburu-buru terbawa perasaan (baper) terhadap fakta yang disampaikan Presiden Jokowi.

Karena, kalau tidak segera dibenahi, negara terus saja tidak stabil. Dan hanya jadi perebutan para mafia untuk mendapatkan keuntungan banyak sehingga keadilan sosial jadi cacat di negeri ini.

Mau tak mau pejabat lama pun akan dimintai keterangan, atau diselidiki dan akan dicegah lari ke luar negeri. Sri Mulyani sudah menegaskan bahwa aparat hukum pun ikut dilibatkan. Jadi memang bakal ramai kasus-kasus BUMN ini ke depannya. Dan pastinya, para koruptor tidak bisa hidup nyaman lagi.