Pemerintah Terus Upayakan Diplomasi Lunak terkait Muslim Uighur
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyebut, persoalan Muslim Uighur tidak bisa diabaikan. Akar dari masalah itu kata dia juga harus diketahui dan dilihat secara lebih obyektif.
Mahfud mengatakan, persoalan Muslim Uighur bukanlah hal yang baru. Sejak lama, Menteri Luar Negeri (Menlu) juga telah menempuh langkah-langkah yang mengarah pada penyelesaian masalah.
“Di China itu kawasan muslim kan banyak juga bukan hanya Uighur. Saya pernah ke Beijing, ke berbagai tempat lain, aman-aman aja tuh. Tapi kok di Uighur terjadi seperti itu, ada apa?,” kata Mahfud di Hotel Aryaduta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (19/12/2019).
Mahfud menuturkan bahwa pemerintah Indonesia ikut berupaya menyelesaikan masalah Muslim Uighur di China.
Sejak dulu, kata Mahfud, pemerintah berupaya untuk melakukan diplomasi lunak dan tidak bersifat konfrontatif.
Berbagai kelompok masyarakat pun ikut andil dalam hal ini, mulai dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), hingga organisasi kemasyarakatan berbasis keagamaan seperti Muhammadiyah.
“Dalam diplomasi lunak, sejak dulu kita menjadi penengah dan mencari jalan yang baik, bukan konfrontatif,” ujarnya.
Oleh karenanya, masalah tersebut menurut Mahfud harus dilihat secara lebih obyektif. Pemerintah melalui politik bebas aktif akat turut menentukan langkah-langkah yang baik dalam menyelesaikan persoalan Muslim Uighur serta menciptakan kebaikan bagi seluruh umat manusia.
No comments: