Jokowi Serahkan RUU Ibu Kota Baru ke DPR Akhir Maret

Jokowi sebut sejumlah negara berminat membangun ibu kota baru negara. Pembiayaan diminta selesai sesegera mungkin.

Perumusan Rancangan Undang-undang (RUU) ibu kota baru negara telah selesai. Presiden Joko Widodo (Jokowi) bakal menyerahkan regulasi itu ke DPR setelah reses atau pada akhir Maret.

Sebab, reses berlangsung sejak 27 Februari hingga 22 Maret 2020. “Ini persiapan yang penting agar payung hukum sudah siap," kata Jokowi saat membuka rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Perpindahan Ibu Kota Negara di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (26/2).

Jokowi juga menyampaikan, sejumlah negara berminat untuk bekerja sama pembangunan ibu kota baru. Ia telah bertemu dengan perwakilan Korea Selatan yang berpengalaman membangun ibu kota dengan konsep smart and green. 

Kini, pemerintah berfokus membahas detail kerja sama antara Indonesia dengan sejumlah negara yang tertarik membangun ibu kota baru. 

Ia ingin para menteri dapat memaparkan hasil pra-master plan, hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dan penentuan kawasan inti pemerintahan. Selain itu, pembiayaannya diharapkan selesai sesegera mungkin, seiring akan dimulainya pembangunan infrastruktur dasar. 

Dalam rapat tersebut, ia meminta para menteri untuk memetakan proyek yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta, dan investasi langsung. “Maka, swasta dari nasional dan internasional yang ingin bekerja sama mendapat penjelasan jelas," ujar dia.  

Rapat itu dihadiri oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD, dan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny Plate, dan Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir ikut hadir.

Ada pula Menteri Riset dan Teknologi/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Bambang Brodjonegoro, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa. Selain itu, ada Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Wishnutama Kusubandio, dan lainnya. 

Pada kesempatan berbeda, Luhut menyebutkan ada sekitar 30 investor tertarik membangun ibu kota baru. Mereka berasal dari dalam dan luar negeri, serta bergerak di berbagai bidang usaha mulai dari listrik hingga kendaraan. 

"Banyak investor partner yang tertarik membangun ibu kota negara. Saya baru dikirim daftarnya, sudah hampir 30 perusahaan besar yang ingin berpartisipasi,” kata Luhut dalam Dialog Indonesia: Merajut Konektivitas Ibu Kota Negara di Jakarta, hari ini (26/2). 

Para investor tersebut harus berkontribusi terhadap konsep green city yang diusung pemerintah. "Semua kami lanjutkan dengan 'high quality'," katanya.



Sumber