KAMI Berpotensi Goyahkan Stabilitas Politik

JAKARTA – Kritikan dan penolakan terhadap narasi-narasi yang dibangun oleh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) terus mengemuka di sejumlah area publik maupun pemberitaan media. Tidak jarang, mereka yang menolak kehadiran KAMI, menyebut koalisi itu merupakan bentuk konspirasi politik yang berlindung dibawah narasi gerakan moral. Walaupun para deklarator KAMI menjawab bahwa tudingan itu tidak benar, namun jika dilihat dari maklumat yang dirilis memungkinkan itu sebagai upaya penggiringan opini.

Penolakan kemunculan KAMI salah satu muncul dari politisi PDI-Perjuangan (PDIP), Kapitra Ampera. Ia menyebutkan pola yang digunakan koalisi KAMI ini seperti gerakan politik. Memanfaatkan dukungan publik serta diksi menyelamatkan Indonesia, KAMI dinilai Kapitra, berpotensi menciptakan kegaduhan politik yang berujung pada terganggunya Pemerintahan.

“Ekspansi gerakan yang dilakukan KAMI menunjukkan adanya pola desentralisasi gerakan yang mengkontradiksi tujuan awal dengan mengkritik pemerintahan pusat. Gerakan politik yang berkedok gerakan moral masyarakat sipil ini dapat berpotensi menggoyahkan stabilitas politik dan memberi narasi buruk bagi keterlibatan sipil (civic engagement) yang malah didominasi oleh aktor politik, bukan masyarakat sipil yang mewakili berbagai sektor”, ujar Kapitra.

Ditempat terpisah, Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Hanura, Inas Nasrullah Zubir, menyebut nama yang digunakan KAMI cenderung provokatif. Kata “menyelamatkan” memiliki arti bahwa Pemerintahan yang sekarang tidak mampu menjalankan tugasnya sehingga perlu diselamatkan. Ini justru penggiringan opini publik untuk bersikap pesimistis kepada Presiden Joko Widodo.

Inas merasa pernyataan-pernyataan yang akan muncul dari KAMI pun tidak jauh-jauh dari provokasi ke masyarakat untuk memakzulkan Presiden Joko Widodo. “Aksi yang dilakukan pun pasti akan menghasut rakyat. Provokasi itu bertujuan untuk menjatuhkan Pemerintahan Presiden Joko Widodo, dengan memaksa melepaskan jabatan sebagai presiden”, kata Inas.

Memang kemunculan KAMI ditengah masyarakat, terutama disaat fokus Pemerintah pada penanganan Covid-19. Tidak sedikit pihak yang kecewa, KAMI mempergunakan situasi pandemi untuk menganggu Pemerintah dengan sejumlah provokasi yang disuarakan di ruang publik. (JO)