Ketua Satgas PEN: Bantuan Pemulihan Ekonomi Sudah Diserap Keluarga Miskin
Satuan Tugas (Satgas) Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional telah menyalurkan bantuan dalam jumlah besar yang diwujudkan dalam sejumlah program ekonomi dalam penanganan dampak Pandemi Covid-19.
Ketua Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Budi Gunadi Sadikin, menegaskan hal itu agar ada percepatan dalam perputaran ekonomi nasional. Hal itu sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang menekankan tema ‘Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit’.
“Bapak Presiden selalu memberikan arahan agar secepat mungkin anggaran PEN ini, secepat mungkin kita bisa menggerakkan ekonomi nasional kembali. Sehingga di kuartal ketiga diharapkan ada percepatan pada perputaran ekonomi,” jelasnya saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Provinsi DKI Jakarta, Jumat (7/8).
Satgas PEN katanya memiliki 3 fokus utama di antaranya Bantuan Sosial, Program Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), dan Program Padat Karya.
“Untuk program Bantuan Sosial, ini adalah Program Keluarga Harapan diberikan pada 10 juta keluarga paling miskin. Atau kalau dikali 4, ada 40 juta keluarga paling miskin,” lanjutnya.
Pagu anggaran untuk program itu ada Rp37,4 triliun. Hingga Agustus, penyalurannya sudah terserap sebanyak Rp27 triliun atau 72% dari pagu anggaran. Dari pengamatannya sejauh ini, bantuan yang sifatnya tunai itu tidak menemui kendala. Ia optimis hingga akhir tahun ini, penyerapannya akan tercapai 100%.
Masih dalam Bantuan Sosial, program kedua yang cukup besar ialah Program Kartu Sembako. Pagu anggarannya Rp43,6 triliun diarahkan pada total penerima mencapai 20 juta keluarga. Budi memprediksi jumlah itu jika dikalikan 4, artinya ada 80 juta penduduk termiskin yang berada dilapisan terbawah.
“Sampai Agustus ini, realisasi penyerapannya sudah mencapai Rp26 triliun. Atau sekitar hampir enam puluh persen (59%) dari pagu anggaran,” lanjutnya.
Lalu program ketiga ialah Program Bansos Tunai dan Non Tunai yang ditargetkan untuk daerah-daerah yang terkena dampak Covid-19. Baik itu wilayah Jabodetabek maupun diluarnya. Pagu anggarannya Rp39,2 triliun dengan realisasi sudah mencapai Rp19 triliun atau 49% terserap. Total penerimanya mencapai 10,9 juta keluarga.
Berikutnya keempat, program Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa. Pagu anggarannya sebesar Rp31,8 triliun dengan jumlah penerima 8 juta keluarga. Namun ia mengakui serapannya yang sebesar 27% masih terbilang dibawah target.
“Jadi baru bisa penyalurannya Rp 9 triliun sampai saat ini. Itu yang sedang kita kejar,” masih kata Budi.
Sementara untuk program UMKM ada 2 program besarnya. Pertama Program Subsidi Bunga UMKM. Pagu anggarannya Rp35 triliun. Namun sampai saat ini diakui Budi baru bisa tersalurkan Rp1,3 triliun atau 3,71%. “Masih sangat jauh dari targetnya sebesar 35 persen,” lanjut Budi.
Masalah ini katanya sudah dibicarakan dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, Kementerian Keuangan, Pegadaian dan juga bank-bank yang masuk dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dan Pemodalan Nasional Madani selaku pelaksana program.
“Kami melihat dengan (Rp)1,3 triliun sudah menjangkau 13 juta UMKM dan mensubsidi pinjaman sebesar (Rp)204 triliun,” ujarnya. Realisasi itu katanya sudah menjangkau hampir semua UMKM yang berada dalam sistem perbankan sudah menerima penyaluran.
Dari hasil realisasi itu menjadi peluang bagi Satgas dalam memperluas atau ekspansi jangkauan program, namun tetap mengarahkan program ke UMKM.
Masih dalam Program UMKM, ada Program Penempatan Dana yang mengganggarkan Rp79 triliun. Dari jumlah itu, realisasi sudah mencapai 38% yang disalurkan bank-bank Himbara serta telah menjangkau lebih dari 620 ribu UMKM dan kredit tersalurkan sebesar Rp35 triliun.
Saat ini Satgas bersama Kementerian Keuangan tengah mengkaji sisa pagu anggaran yang belum terpakai, akan diperluas penyalurannya melalui bank-bank daerah. “Sehingga penyaluran program Penempatan Dana bisa lebih merata ke seluruh daerah di pelosok Indonesia,” jelasnya.
Di samping itu ada juga Program Padat Karya dengan pagu anggaran Rp18,4 triliun. Serapannya dinilai cukup baik yaitu sebesar 45,7% yang menyerap 3 juta pekerja dan banyak dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Subsidi Gaji
Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi (PEN) juga telah menyiapkan Program Bantuan Subsidi Gaji. Kriteria penerima manfaat tenaga kerja formal yang menerima penghasilan di bawah Rp5 juta dan tercatat di BPJS Ketenagakerjaan.
Untuk pegawai yang di-PHK sudah dibuatkan paketnya dalam bentuk kartu pra kerja namun masih ada satu segmen yang masih perlu dibantu.
“Tenaga kerja formal yang masih tercatat bekerja di perusahaannya, masih secara resmi membayar iuran BPJS Tenaga Kerja, tetapi karena kondisi perusahaannya sudah kurang baik, sudah dirumahkan, sebagian dari mereka sudah dipotong gajinya,” ujar Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin, di Istana Kepresidenan, DKI Jakarta, Jumat (7/8).
Jumlah pekerja yang ada di segmen ini menurut Budi cukup banyak. Dari penyisiran data yang dilakukan bersama BPJS TK, pekerja yang menerima bantuan adalah mereka yg memiliki gaji di bawah 5 juta atau sebanyak 13,8 juta tenaga kerja. Penerima bantuan juga diluar pegawai BUMN dan pegawai negeri.
Program itu akan diwujudkan dalam bentuk bantuan Rp600 ribu per bulan selama 4 bulan tahun 2020 yang disalurkan dalam 2 tahap. Tahap pertama akan disalurkan dalam kuartal ketiga dan tahap kedua akan disalurkan di kuartal keempat.
“Bantuan akan diberikan langsung ke rekening tenaga kerja yang tedaftar di BPJS TK,” katanya. Total dana yang dianggarkan sebesar Rp33,1 triliun.
No comments: