Implementasikan UU Otsus lebih Nyata, Dorong Pembangunan SDM Papua

 

Seminar Nasional dengan tema  “Prospek Penyelenggaraan Pemerintahan Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021” berlangsung sukses, di Ballroom Hotel Horizon Kotaraja, Selasa (8/2)

Kegiatan dalam rangka menyambut dan menyongsong HUT Kota dan Perayaan HUT Pekabaran Injil di Tanah Tabi ini digelar oleh  Pemerintah Kota Jayapura melalui IKAPTK.

Wali Kota Jayapura, Drs. Benhur Tomi Mano, MM menyampaikan pelayanan pemerintahan di dalam era otonomi khusus harus menjadi perhatian, utamanya terhadap undang-undang yang baru. “ Era desentralisasi asimetris atau otonomi khusus untuk menyelenggarakan pemerintahan secara berkualitas sehingga kehadiran pemerintah atau negara secara maksimum akan dirasakan masyarakat asli Papua,” ujarnya dalam Seminar Nasional tersebut.

Dikatakan undang-undang Otsus telah ditetapkan negara oleh karenanya dalam implementasinya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. “ Oleh karena itu pertemuan kali ini mengumpulkan pandangan berbagai pihak. Apa yang harus kita lakukan. Ada perdasus, ada perdasi, ada pemetaan wilayah, kompetensi wilayah dan juga dimulai dengan pendataan dengan basis data yang jelas khusunya untuk orang Papua. Semua saran dan masukan sudah dikumpulkan oleh notulen dan ini akan menjadi satu rekomendasi, satu buku yang akan kita menyerahkan kepada pemerintah provinsi Papua dan kepada semua kepala daerah bagaimana memimpin dalam penyelenggaraan Otsus sesuai dengan wilayah adat masing-masing,” jelasnya.

Tujuannya agar derajat harkat dan martabat orang asli Papua sebagai penerima manfaat pembangunan sesuai dengan harapan yang idealistik, bukan semu. “ Karena ada bintik pamrih dari actor formal sebagai implementator kebijakan. Dengan begitu bandul kesenjangan pembangunan dalam konteks politik, ekonomi maupun sosial budaya antara provinsi Papua dan provinsi lainnya secara gradual akan memiliki pergerakan kemajuan yang relatif sama,” imbuhnya.

Pada seminar kali ini, pemateri dari tujuh wilayah adat akan mempresentasikan konsep berpikir yang sistemik dan implementatif dengan sebuah scenario planning bagi kemajuan pembangunan berkelanjutan di tanah Papua. “Diharapkan sumbangan pemikiran kritis yang konstruktif dari para narasumber dan peserta seminar akan diterbitkan dalam buku berjudul Era Baru Otonomi Khusus Papua dan akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan yang lebih baik.” Tandasnya.

  Tampil 7 pembicara atau narasumber yang dibagi menurut 7 wilayah adat Tanah Papua yang membawakan materi pokok bahasan dari berbagai perspektif yang merujuk pada tema utama.  Dari wilayah Tabi, yakni  Dr. Drs. Benhur Tomi Mano, M.M sebagai pembicara utama.   Pembicara mewakili Wilayah adat Saireri yakni  Pdt. Dr. Anthon Rumbewas, kemudian mewakili Wilayah adat Domberai yakni Marlina Flassy, S.Sos, M.Hum. Ph.D. narasumber lainnya dari Wilayah adat Bomberai yakni  Dr. Lily Bauw, SH.,MH. Sementara rector Uncen Dr. Ir. Apolo Safanpo , ST, MT mewakili Wilayah adat Anim Ha. Kemudian mewakili Wilayah adat La Pago narasumbernya yakni  Drs. Simeon Itlay dan narasumber mewakili Wilayah adat Me Pago yakni  Dr. Frans Pekey, M.Si.

Masing-masing narasumber memaparkan materi yang berbobot diikuti dengan penuh saksama dan antusias oleh para peserta. Ini terlihat dari Sesi tanya jawab atau tanggapan usai pemaparan materi dari masing-masing narasumber. Berbagai masukan, komentar dan tanggapi memberikan bobot pada pelaksanaan Seminar nasional ini.

Terlebih para tamu undangan yang hadir para tokoh yang mempunyai kapasistas, actor pembangunan, tokoh-tokoh  Papua yang terlibat dan mengetahui proses-proses pembangunan dari era orde baru, hingga reformasi dan era otonomi khusus,. Sebut saja. Dr Michael Manufandu, drh Costan Karma, Prof Baltasar Kambuaya, Wakil Ketua Sinode GKI di Tanah papua Pdr Hizkia Rollo, Ketua Klasis Port Numbay Pdt H Carlos Mano, ada juga anggota legislative, pejabat birokrat, tokoh adat, tokoh perempuan, perwakilan mahasiswa dan undangan lainnya.

SUMBER