Konflik Papua Ada Campur Tangan Asing

Pengamat Intelijen, Stanislaus Riyanto mengungkapkan terkait kerusuhan di Papua dan Papua Barat. Ia menyebut kerusuhan itu bukan disebabkan oleh konflik yang terjadi di Surabaya pada 15 dan 16 Agustus lalu.

Menurut dia ada keterlibatan asing, dalam kerusuhan Papua diantaranya adalah berupa dukungan untuk mendorong isu Papua di forum PBB, kemudian bantuan suaka politik, dan dana serta logistik.

“Terkait kerusuhan Papua, konflik di Surabaya hanya sebagai pemicu bukan sebagai penyebab. Situasi ini diperkeruh dengan propaganda pihak asing, yaitu state actor (Vanuatu) dan non state actor (LSM dan NGO),” kata Stanislaus dalam acara diskusi di Hotel Sentral, Jakarta Pusat, Selasa (24/9).

Keterlibatan asing, sambungnya, dalam kerusuhan Papua diantaranya adalah berupa dukungan untuk mendorong isu Papua di forum PBB, kemudian bantuan suaka politik, dan dana serta logistik.

Selain itu, banyak advokasi kelompok pro kemerdekaan Papua dari berbagai negara yang ikut menyuarakan Gerakan Papua Merdeka dengan mengangkat isu-isu pelanggaran HAM ke dunia internasional.

“Sehingga, dibutuhkan diplomasi antara Kementerian Luar Negeri dan negara-negara lain dalam mengusut keterlibatan pihak asing pada kerusuhan Papua,” katanya.

Belum lagi, terkait konflik di Papua dan Papua Barat juga diperkeruh dengan adanya 500 ribu URL dari 20 negara yang menyebarkan berita hoaks tentang konflik di Papua. Data tersebut berdasarkan paparan dari Kementrian Komunikasi dan Informasi RI.

Terkait hal itu media khususnya media sosial kerapkali dimanfaatkan untuk menyebar konten hoax dan propaganda asing yang justru mengancam persatuan dan keutuhan (integrasi) bangsa.

Oleh karenanya diperlukan komitmen dan berbagai upaya terus menerus khususnya dari berbagai kalangan agar melawan hoax dan berbagai propaganda asing yang ingin merusak integrasi NKRI melalui berbagai isu referendum dan isu-isu separatis lainnya.

Media harus kembali berperan sebagai media transformasi berita yang mengandung literasi dan edukasi serta mencerahkan yang sejatinya tidak menyebarkan konten hoax dan negatip lainnya yang menyebabkan negara tidak kondusif, apalagi menyebar konten berbau paham separatisme.

Oleh sebab itu, pemerintah harus sigap, cepat dan tegas menangani persoalan Papua karena ini menyangkut integrasi dan kedaulatan negara, bahkan jika memang perlu pemerintah dapat bertindak tegas terhadap siapa saja yang menggunakan simbol-simbol yang dapat menyebabkan perpecahan dan mengancam kedaulatan NKRI dan insan media diharapkan siap dan ikut mewujudkan Papua yang damai dalam pangkuan NKRI.

Sehingga pihak asing seperti Vanuatu, Salomon dan NGO tidak bisa mencampuri urusan dalam negeri Indonesia sebagai negara berdaulat. Karena pihak asing tidak berhak menentukan keputusan negara yang telah merdeka.

Sumber