Penyelesaian di Aceh bisa Ditiru di Papua

Ketua DPRD Maybrat Ferdinando Solossa meminta penyelesaian konflik di Papua dan Papua Barat lewat dialog. Pemerintah bisa mencontoh penyelesaian masalah Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Aceh.

 “Kami melihat pengalaman dari teman-teman di Aceh, GAM bahwa langkah itu dilakukan oleh negara, yang mana membuka ruang itu, dan ada dialog,” kata Ferdinando di Kantor Staf Kepresidenan, Jakarta, Selasa, 24 September 2019.

 Pada konflik Aceh, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mencetuskan perjanjian damai yang difasilitasi Finlandia. Saat itu, Indonesia diwakili Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin, sedangkan GAM mengutus Malik Mahmud Al Haytar.

Menurut Ferdinando, langkah tersebut perlu ditiru untuk menyelesaikan konflik di Papua. Sehingga, tidak ada lagi kecurigaan antara pemerintah dan pihak-pihak yang menginginkan Papua dan Papua Barat merdeka.

 Dia ingin hasil yang dicapai dari dialog harus benar-benar komprehensif dan merespons harapan semua pihak, baik rakyat di Tanah Papua maupun negara. Apalagi, rakyat Papua juga mengharapkan adanya dialog antara negara dan pihak-pihak yang menginginkan Papua dan Papua Barat merdeka, seperti United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) dan Komite Nasional Papua Barat (KNPB).

 “Sehingga itu poin pertama yang kami sampaikan kepada negara ke Bapak Presiden bahwa harus membuka ruang dialog,” ujarnya.

 Dia menyakini pihak yang selama ini berseberangan bisa menyampaikan harapan dan pergumulan mereka bila penyelesaian dilakukan dengan dialog. Sebab, otonomi khusus yang diberikan pemerintah ke Papua diberikan secara menyeluruh implementasinya.

 “Ini juga menjadi persoalan yang akan disampaikan dalam forum dialog itu. Kita minta pihak netral yang akan menjadi mediator sehingga kita berharap bisa diselesaikan, sehingga kita tetap berada dalam bingkai NKRI,” kata Ferdinando.

 Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko tak menjawab secara tegas terkait permintaan dialog dengan pihak-pihak yang bersebrangan itu. Menurut dia, dialog dengan ULMWP dan KNPB memiliki teknik berbeda.

 “Nanti secara teknik akan kita pikirkan, karena terkait langkah-langkah penyelesaian, sehingga secara substansi akan dipikirkan lebih jauh,” jelas Moeldoko.

 Menurut Moeldoko, dialog merupakan jalan kemanusian. Pemerintah juga mengharapkan adanya dialog yang terbaik untuk konflik yang terjadi di Papua.

 “Dialog yang bermartabat, untuk mencapai kemanusiaan yang tertinggi, sehingga tidak ada satu pun dari kita yang merasa terpinggirkan, tidak didengar pemerintah, menaruh perhatian tinggi atas kesejahteraan Papua ini perlu berkomunikasi dengan baik dengan semua pihak,” ujar dia.