Jokowi Tolak Pemulangan Eks ISIS, DPR: Saat Bergabung Mereka Tak Lagi WNI

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ace Hasan Syadzily mendukung sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengisyaratkan tak mau memulangkan 600 Warga Negara Indonesia (WNI) eks ISIS.

Menurut Ace, saat mereka menyatakan bergabung dengan ISIS, maka status WNI sudah lepas.

“Pada saat mereka bergabung ISIS, maka mereka telah menanggalkan kewarganegaraan Indonesia. Secara resmi sesungguhnya mereka tak lagi menjadi WNI,” kata Ace kepada Okezone, Minggu (9/2/2020).

Ace menyebut ISIS sebagai organisasi teroris yang berkedok agama. Dengan begitu, siapapun yang tergabung sudah terpapar ideologi radikalisme.

“Kepergian mereka menjadi bagian dari pejuang ISIS sesungguhnya menunjukan bahwa mereka telah terpapar ideologi terorisme. Apa yang dilakukan oleh mereka sesungguhnya merupakan pilihan ideologis sehingga mereka secara sadar untuk ‘berjihad’ ke Suriah. Bahkan di antara mereka tidak mengakui keberadaan NKRI,” ujarnya.

Jika pemerintah memulangkan WNI eks ISIS, maka akan ada konkekwensi yang perlu ditanggung. Salah satunya soal ideologi radikal yang bisa menyebar.

“Jika pun mereka dipulangkan kembali ke Indonesia, apakah ada jaminan mereka tidak akan menyebarkan ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan NKRI?” Tanya Ace.

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan rencana pemulangan 600 warga negara Indonesia (WNI) mantan anggota ISIS ke Tanah Air akan dibahas dalam rapat terbatas (Ratas) bersama para menterinya.

Meski telah memberikan isyarat tak setuju memulangkan 600 WNI, Jokowi akan menggelar rapat terbatas terkait hal ini. Ia pun berharap hasil rapat menghasilkan sikap yang mendukung agar pemulangan tak dilakukan.

"Ya kalau bertanya kepada saya, ini belum ratas ya. Kalau bertanya kepada saya, saya akan bilang tidak, tapi masih dirataskan," ujar Jokowi.

Hal ini dikuatkan dengan pernyataan Staf Khusus (Stafsus) Presiden Jokowi Bidang Isu Strategis, Diaz Hendropriyono. Menurutnya, pemulangan WNI eks ISIS berisiko tinggi.

“Pada umumnya tidak ada negara yang mau menerima lagi warga negaranya yang pernah bergabung ke dalam ISIS di luar negeri. Melihat dari sudut pandang strategis dan keamanan, pemulangan ini tentu sangat berisiko untuk negara,” ucapnya, Kamis 6 Februari 2020.